Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sinergi APH Subang, Satukan Persepsi Hadapi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional

M
Muhammad FaisalEditor: Indrawan Setiadi
|09:02 WIB
Bagikan:
Sinergi APH Subang, Satukan Persepsi Hadapi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional
Gelaran Sosialisasi KUHAP Nasional pada Selasa (30/12/2025) di Pengadilan Negeri Subang

PASUNDANEKSPRES.ID – Menjelang pemberlakuan sistem hukum pidana nasional yang baru, Pengadilan Negeri Subang menggelar sosialisasi intensif mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional pada Selasa (30/12/2025).

Agenda yang berlangsung di ruang sidang PN Subang ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat terkait transisi besar dalam dunia peradilan Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran krusial penegak hukum di wilayah Subang, mulai dari Kejaksaan Negeri, Lapas dan Bapas Subang, Polres Subang, hingga para praktisi hukum/advokat dan lembaga perlindungan hukum.

Hadir sebagai narasumber utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., menegaskan bahwa KUHAP baru akan mulai diberlakukan secara resmi pada 2 Januari 2026. Jadwal ini berbarengan dengan implementasi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).

Dr. Febby menekankan bahwa aturan baru ini membawa perubahan yang sangat signifikan dibandingkan pendahulunya.

"KUHAP 2025 betul-betul berbeda, sekitar 80 persen perubahannya jika dibandingkan dengan KUHAP tahun 1981," ungkapnya di hadapan peserta sosialisasi.

Sosialisasi ini membedah berbagai bab baru yang akan mengubah wajah persidangan di Indonesia, seperti Restorative Justice dan Plea Bargain, Kedudukan Para Pihak, Transformasi Persidangan, Penyelesaian Perkara, dan lainnya.

Penyelenggaraan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya RUU KUHAP sebagai instrumen pelengkap KUHP Nasional. Tanpa KUHAP yang selaras, implementasi KUHP baru dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh aparat penegak hukum di Kabupaten Subang memiliki kesiapan mental dan teknis dalam menjalankan prosedur hukum yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan mulai awal tahun 2026 mendatang.(fsh)

Berita Terbaru

31 Peserta Lolos Asesmen Seleksi Lima Jabatan Eselon II Pemkab Subang, Tes Gagasan Tulis Digelar Hari Ini

31 Peserta Lolos Asesmen Seleksi Lima Jabatan Eselon II Pemkab Subang, Tes Gagasan Tulis Digelar Hari Ini

Subang21 menit lalu
Habitat Kedua Tengah Dikaji, Menhut Raja Antoni Pastikan Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa

Habitat Kedua Tengah Dikaji, Menhut Raja Antoni Pastikan Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa

Nasional42 menit lalu
Tuntas dalam 5 Menit: Cara Bersihkan Noda Minyak di Baju Pakai Bahan Dapur

Tuntas dalam 5 Menit: Cara Bersihkan Noda Minyak di Baju Pakai Bahan Dapur

Lifestyle50 menit lalu
Kejari Subang dan PT Subang Sejahtera Jalin Kerja Sama, Keperdataan dan Tata Usaha Negara hingga Kawal Proyek STC dan SMM

Kejari Subang dan PT Subang Sejahtera Jalin Kerja Sama, Keperdataan dan Tata Usaha Negara hingga Kawal Proyek STC dan SMM

Subang58 menit lalu
Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP

Revisi Perda Toko Modern: Saatnya Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Desa Bersama KDMP

Subang59 menit lalu
Pesisir Jawa Kian Terdesak Air Laut, Pembangunan Giant Sea Wall Dibidik Mulai 2027

Pesisir Jawa Kian Terdesak Air Laut, Pembangunan Giant Sea Wall Dibidik Mulai 2027

Nasional1 jam lalu
Diduga Lompat dari Lantai 12, Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok

Diduga Lompat dari Lantai 12, Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok

Nasional2 jam lalu
Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Nasional2 jam lalu
Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Nasional2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

Nasional2 jam lalu