Terbengkalai dan Tak Terawat, Begini Kondisi Sekolah yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dana BPMU Subang
SUBANG- Korupsi Dana BPMU Subang. Kondisi sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional di Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, tampak terbengkalai dan tidak terawat. Bangunan sekolah yang semestinya menjadi tempat kegiatan belajar mengajar itu kini memperlihatkan kondisi memprihatinkan, dengan sejumlah perlengkapan pendidikan masih tertinggal di dalamnya.
Pantauan tim Pasundan Ekspres saat mendatangi langsung lokasi sekolah pada Selasa (27/10/2026), kondisi bangunan terlihat kurang terurus. Sejumlah fasilitas pendidikan yang tersisa, seperti kursi, meja, serta perlengkapan belajar lainnya, masih tampak berada di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah terungkapnya kasus dugaan korupsi dana hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat mengungkap dugaan penyimpangan dana bantuan pendidikan tersebut dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini turut menjadi perhatian karena menyeret nama-nama yang sebelumnya berkaitan dengan perkara pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Ade Mulyana, menyebut pengungkapan perkara korupsi tersebut turut menyeret pihak-pihak yang sebelumnya menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut.
“Perkara korupsi ini turut menyeret nama-nama yang sebelumnya tersangkut dalam kasus pembunuhan di Subang,” ujar Ade Mulyana, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan keterangan kepolisian, dana hibah BPMU yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pada 2019 hingga 2021 diduga diselewengkan oleh tersangka Youries Raja Amalullah dan Robi Sopian Odi. Sementara itu, Yosep Hidayah diduga berperan dalam penyusunan laporan fiktif terkait penggunaan anggaran tersebut.
Penyidik menduga laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu temuan yang disampaikan kepolisian berkaitan dengan pembayaran honorarium bagi 20 guru honorer yang disebut tercantum dalam laporan, tetapi diduga tidak pernah diterima oleh para guru tersebut.
“Faktanya, ke-20 guru honorer tersebut tidak pernah menerima sepeser pun uang yang diklaim dalam laporan,” tegas Ade.
Dugaan penyimpangan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan. Dana yang semestinya mendukung penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan tenaga pengajar diduga tidak disalurkan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat per 14 Oktober 2024, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp723.650.000.
Ade menyebut anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan itu diduga justru dimanfaatkan para tersangka untuk memperkaya diri sendiri.
“Dana BPMU itu justru diselewengkan dan digunakan oleh para pelaku untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang disita antara lain satu unit sepeda motor Yamaha X-Max, laptop merek ASUS, serta iPad Pro dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 juta.
Selain barang bukti, keterangan ahli turut memperkuat dugaan adanya pelanggaran pidana dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Penyidik menyoroti dugaan pembuatan dokumen fiktif serta penggelembungan anggaran yang dinilai bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
“Pembuatan dokumen fiktif serta penggelembungan anggaran dinilai bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara,” terang Ade.
Di tengah proses hukum tersebut, kondisi sekolah yang kini terlihat terbengkalai menambah perhatian terhadap pengelolaan bantuan pendidikan dan keberlanjutan fasilitas belajar di daerah.
Meski demikian, kondisi bangunan saat ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan korupsi dana BPMU menjadi penyebab langsung terbengkalainya sekolah.(hdi)
