Warga Geruduk Pabrik BYD Subang, Bukan Tolak Investasi, tapi Minta Warga Lokal Dipekerjakan
PASUNDANEKSPRES.ID - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan agar perusahaan lebih mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal.
Kedatangan massa bukan untuk menolak kehadiran investasi perusahaan otomotif asal Tiongkok tersebut. Warga justru berharap keberadaan pabrik BYD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Subang, khususnya dalam membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Namun, warga menilai penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut masih belum maksimal. Bahkan, berdasarkan penilaian dan informasi yang disampaikan massa aksi, jumlah pekerja asal Subang diperkirakan masih di bawah 20 persen.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, kehadiran industri berskala besar di Kabupaten Subang semestinya tidak hanya membawa keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk ikut menikmati manfaat investasi.
Bukan Anti-Investasi, Warga Ingin Ikut Sejahtera
Pemerhati sosial Subang, Megi Akbar Setiawan, yang turut mendampingi aksi FMSB, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat bukan untuk menghambat investasi BYD.
Masyarakat hanya ingin mendapatkan kesempatan yang lebih terbuka untuk bekerja di perusahaan yang berdiri di wilayah mereka.
Menurutnya, kehadiran BYD merupakan kebanggaan sekaligus harapan baru bagi Kabupaten Subang. Akan tetapi, kebanggaan tersebut harus diikuti dengan kebijakan perekrutan yang memberikan ruang bagi masyarakat setempat.
"Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujar Megi.
Ia juga menyoroti kondisi para lulusan SMA dan SMK di Subang yang tidak semuanya memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi sebagian dari mereka, bekerja di perusahaan industri besar menjadi harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarga.
Karena itu, menurutnya, jangan sampai keberadaan pabrik besar di daerah sendiri justru membuat masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
Persoalan Kompetensi Harus Dijawab dengan Pelatihan
Selain menuntut keterbukaan perekrutan, FMSB juga menyoroti persoalan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik.
Megi menilai, apabila terdapat anggapan bahwa kemampuan tenaga kerja asal Subang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan BYD, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kerja sama antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Harus ada langkah konkret berupa pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Ia turut mengapresiasi kehadiran aplikasi Nyari Gawe yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan. Namun, akses informasi tersebut perlu dibarengi dengan kesiapan calon tenaga kerja agar masyarakat lokal benar-benar mampu bersaing dalam proses rekrutmen.
DPRD dan Pemkab Subang Diminta Turun Tangan
FMSB berharap Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan penyerapan tenaga kerja lokal tersebut.
Megi mendorong adanya ruang dialog yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, DPRD, serta perwakilan masyarakat.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar seluruh pihak dapat membahas persoalan ini secara terbuka dan menghasilkan solusi yang bisa dilaksanakan.
FMSB juga meminta pemerintah daerah menyusun aturan atau kebijakan yang lebih tegas mengenai perlindungan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, termasuk mendorong peningkatan porsi tenaga kerja asal Subang.
Dalam aksi tersebut, massa mengaku belum berhasil melakukan dialog langsung dengan manajemen BYD. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa komunikasi mengenai persoalan ketenagakerjaan diarahkan melalui pemerintah.
Investasi Besar Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Persoalan yang disuarakan warga Subang menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, luas kawasan industri, atau kapasitas produksi perusahaan.
Lebih dari itu, investasi juga perlu dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi.
Kehadiran BYD di Subang tentu menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, peluang tersebut harus dapat dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan, serta kesempatan berkarier bagi generasi muda setempat.
Warga tidak meminta investasi dihentikan. Mereka hanya ingin mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjadi bagian dari pertumbuhan industri di daerahnya sendiri.
Pesan yang disampaikan FMSB dalam aksi tersebut cukup jelas: Subang terbuka terhadap investasi, tetapi masyarakat lokal jangan sampai hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Sebab, investasi yang ideal bukan hanya membawa keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga mampu menciptakan kesejahteraan bersama bagi masyarakat di sekitarnya.
