Analisa Mantan Plt Bupati Subang Ating Rusnatim Soal Serapan Anggaran Pemkab Rendah
PASUNDANEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang tampaknya harus bekerja lebih keras dalam mengelola keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Hingga awal November ini, realisasi serapan anggaran baru mencapai 55 persen dari total APBD sebesar Rp3,8 triliun, yang berarti hampir setengah dari dana rakyat tersebut belum terserap.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Subang. Apalagi, waktu tersisa kurang dari satu bulan setengah sebelum tahun anggaran berakhir.
Mantan Plt Bupati Subang H. Ating Rusnatim, yang juga dikenal berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan, memberikan pandangannya terkait kondisi tersebut.
Dia menilai rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah (OPD).
“Kalau dari pengalaman, biasanya yang pertama itu kurang maksimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan di OPD. Akibatnya, pelaksanaan belanja langsung tertunda,” ujar H. Ating saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2025).
Selain itu, menurutnya, lambatnya proses birokrasi dan administrasi juga menjadi faktor penghambat realisasi anggaran. Meski kegiatan fisik di lapangan sudah berjalan, sering kali pencairan anggaran tersendat karena dokumen administrasi belum lengkap.
“Kegiatan belanjanya sudah dilaksanakan, tapi kalau administrasinya lambat, ya tetap tertunda. Koordinasi ini harus dimaksimalkan,” tegas Ating.
H. Ating juga menyoroti adanya keraguan dalam pelaksanaan program akibat reposisi jabatan baru di lingkungan Pemkab Subang. Menurutnya, mutasi atau rotasi pejabat terkadang menimbulkan kekosongan koordinasi dan membuat beberapa kegiatan tidak berjalan optimal.
“Sering tertunda karena ada keraguan pelaksanaan dari pejabat baru yang belum sepenuhnya memahami tugas di posisi barunya. Jadi koordinasi lintas OPD dan dengan pimpinan daerah itu sangat penting,” ujarnya.
H. Ating menambahkan, rendahnya serapan anggaran bisa berdampak pada penundaan transfer dana dari pemerintah pusat, terutama karena sistem pelaporan keuangan saat ini sudah berbasis online dan terintegrasi.
“Kalau target serapan tidak tercapai, bisa saja ada penundaan transfer ke daerah. Makanya semua harus sinkron dan terkoordinasi dengan baik agar tidak molor dari jadwal,” jelasnya.
Dia pun menekankan agar Pemkab Subang segera melakukan langkah percepatan dengan memperkuat komunikasi antar-OPD, melakukan evaluasi mingguan terhadap realisasi anggaran, serta memastikan kegiatan strategis tidak tertunda.
Jawaban Pemkab Soal Serapan Rendah
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, Budhi Purnama mengatakan, rendahnya persentase serapan anggaran bukan semata karena lambatnya kinerja perangkat daerah. Melainkan akibat adanya penambahan anggaran dalam perubahan APBD tahun 2025.
“Karena ada penambahan anggaran di perubahan anggaran. Karena realisasi dibagi pagu, jadi muncul persen,” ungkapnya saat diwawancara Pasundan Ekspres, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebutkan, pagu anggaran awal sebesar Rp3,001 triliun meningkat menjadi Rp3,808 triliun setelah perubahan, atau bertambah sekitar Rp806 miliar. Penambahan tersebut membuat persentase realisasi secara otomatis menurun.
Meski demikian, lanjut Budhi, BKAD Subang tetap mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, mengingat waktu yang tersisa menuju akhir tahun hanya sekitar satu bulan.
“Kami sudah membuat surat edaran di akhir tahun, dan sudah berkoordinasi dengan OPD untuk segera melakukan percepatan realisasi,” ujarnya.
Budhi mengatakan, pihaknya juga telah menambah jam kerja pelayanan pencairan anggaran guna mempercepat proses administrasi dan penyaluran dana.
“Mulai minggu kemarin, kami menambah jam kerja untuk mempercepat proses pencairan. Upaya kami adalah memastikan pelayanan tetap maksimal,” kata Budhi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih efektif dalam melakukan serapan anggaran.
Ia mengatakan, akhir triwulan ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi target-target kerja di masing-masing OPD, sekaligus beberapa program dan capaian lainnya.
"Sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, artinya sudah masuk ke Triwulan III, 2 bulan lagi periode 2025 akan berakhir. Di momen ini, sangat tepat untuk melakukan beberapa evaluasi kinerja OPD," ucapnya saat Apel Pagi rutin pada Senin (6/10/2025) di Halaman Kantor Bupati Subang.
Pada Senin (10/11/2025) di Jalancagak, Sekda Subang Asep Nuroni menyebut, serapan anggaran kerap dievaluasi tiap minggu. Pemkab menyadari bahwa serapan anggaran ini berdampak pada perputaran perekonomian di Subang.
Soal rendahnya serapan anggaran diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, ada beberapa kegiatan yang bersamaan dengan pelaksanan perubahan APBD di bulan Oktober.
Sehingga kegiatan baru dimulai bulan Oktober. Kedua, adanya proses tahapan lelang yang cukup memakan waktu. Meski begitu, Sekda optimis serapan anggaran bisa maksimal hingga akhir tahun 2025.(hdi/ysp)
