Giliran Ketua Dewan Tak Setuju, Program Pembibitan Tebu di Subang Selatan Mendapat Penolakan
PASUNDANEKSPRES.ID - Setelah Bupati Subang Reynaldy yang tak sepakat soal program pembibitan tebu, kini giliran Ketua DPRD Victor Wirabuana. Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat sekaligus mengikis identitas daerah yang selama ini melekat pada komoditas nanas.
Victor menyampaikan, perkebunan nanas di Subang Selatan memiliki peran strategis yang tidak bisa dipandang hanya dari aspek pemanfaatan lahan semata. Kawasan tersebut telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat selama puluhan tahun dan menopang kehidupan ribuan warga.
“Kami kurang sepakat dengan alih fungsi lahan dari kebun nanas menjadi kebun tebu di Jalancagak. Kami menolak dan memohon agar rencana tersebut dikaji ulang,” terangngya.
Menurutnya, keberadaan perkebunan nanas telah menciptakan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari sektor budidaya, perdagangan, hingga pengolahan hasil panen.
Karena itu, perubahan fungsi lahan dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut.
Ia menjelaskan, ribuan warga menggantungkan sumber penghasilannya dari usaha perkebunan nanas. Tidak hanya petani, tetapi juga pekerja kebun, pedagang, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi dan pemasaran hasil produksi.
“Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari nanas bertahun-tahun, baik sebagai petani maupun pedagang. Ini bukan sekadar tanaman, tetapi sumber penghidupan masyarakat,” jelasnya.
Selain memiliki nilai ekonomi, Victor menilai nanas telah berkembang menjadi simbol dan identitas Kabupaten Subang yang dikenal secara luas.
Keberadaan hamparan kebun nanas di wilayah Jalan Cagak bahkan menjadi salah satu ciri khas daerah yang selama ini melekat di benak masyarakat maupun wisatawan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, menjaga keberlangsungan perkebunan nanas sama artinya dengan menjaga warisan ekonomi dan identitas daerah yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“Kedua, nanas ini sudah menjadi ikon Kabupaten Subang. Jangan sampai ikon ini hilang karena adanya revitalisasi atau alih fungsi lahan,” tegasnya.
Victor juga meminta pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Program Pembibitan Tebu Harus Tetap Dijalankan
Jika program pembibitan tebu tetap harus dijalankan, ia mendorong agar lokasi pelaksanaannya dialihkan ke kawasan lain yang dinilai lebih sesuai dan tidak mengganggu sentra perkebunan nanas.
Menurutnya, masih tersedia sejumlah wilayah yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan komoditas tebu tanpa harus mengorbankan lahan pertanian unggulan di Subang Selatan.
“Kami meminta dilakukan kajian ulang dan mencari lahan alternatif di luar wilayah Subang Selatan. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengorbankan komoditas unggulan dan identitas daerah yang selama ini telah dibangun oleh masyarakat,” pungkas Victor.
Bupati Sudah Koordinasi dengan Gubernur
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pentingnya menjaga kawasan perkebunan nanas dan teh di wilayah selatan Kabupaten Subang dari potensi alih fungsi lahan.
Menurutnya, karakteristik ekosistem di daerah tersebut harus tetap dipertahankan demi menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus keberlangsungan mata pencaharian masyarakat setempat.
Pernyataan itu disampaikan Reynaldy menanggapi dinamika rencana pengembangan komoditas perkebunan tebu yang bersumber dari kebijakan Kementerian Pertanian.
Meski menegaskan tetap menghormati dan mematuhi kebijakan pemerintah pusat, ia mengaku secara pribadi kurang sependapat apabila kawasan perkebunan nanas dan teh di wilayah atas dialihkan untuk komoditas lain.
“Mohon maaf, karena itu kan dari Kementerian Pertanian. Tapi saya secara pribadi kurang sependapat. Cuma nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” ujar Reynaldy saat diwawancara awak media, Senin (8/6/2026).
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat terkait penataan kawasan perkebunan di wilayah selatan Subang. Dalam pembahasan tersebut, ia meminta agar kawasan perkebunan nanas dan teh tetap dipertahankan sesuai fungsi dan karakter ekologisnya.
“Saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur, menyampaikan bahwa di atas itu sudah jangan diganggu, tetap jadi perkebunan nanas dan perkebunan teh karena memang ekosistemnya seperti itu. Jangan dipaksakan untuk hal-hal yang lain,” ungkapnya.
Menurut Reynaldy, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dalam proses tersebut, Gubernur Jawa Barat disebut berencana memperjelas zonasi perkebunan di wilayah selatan agar tidak membuka ruang bagi perubahan fungsi yang berpotensi merusak kawasan.
Selama ini, kata dia, kawasan tersebut hanya dikategorikan sebagai area perkebunan sehingga memungkinkan berbagai jenis komoditas masuk. Ke depan, zonasi akan diperinci berdasarkan jenis perkebunan yang memang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa zona perkebunan di daerah atas akan dispesifikkan. Jadi jangan hanya disebut perkebunan secara umum, tetapi diperjelas perkebunan apa sehingga tidak melebar ke mana-mana,” kaya Reynaldy.
Meski demikian, Reynaldy menegaskan Pemkab Subang tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencari solusi terbaik. Pasalnya, persoalan ini juga berkaitan dengan kondisi para petani nanas yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Ia menekankan bahwa prioritas pemerintah daerah saat ini adalah menjaga kondusivitas dan menghindari konflik akibat perubahan penggunaan lahan.
“Saya prinsipnya hanya ingin damai, ingin semua tenang, dan tidak ada alih fungsi lahan,” tegasnya.
Reynaldy juga menilai pengembangan komoditas tebu sebaiknya difokuskan di wilayah tengah Subang yang secara karakteristik lahan lebih sesuai, seperti Kecamatan Purwadadi, Cipeundeuy, dan Cipunagara.
“Sudah lah tebu di daerah tengah saja, di Purwadadi, Cipeundeuy, Cipunagara. Jangan merambah ke atas,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemaksaan penanaman tebu di kawasan selatan berisiko memperparah kondisi lingkungan yang saat ini mulai menunjukkan gejala kekeringan dan berkurangnya tutupan vegetasi.
“Kalau dipaksa perkebunannya tebu, nanti akan semakin gersang. Hari ini daerah atas saja sudah sangat gersang, mungkin masyarakat juga merasakan,” jelasnya.(cdp/ysp)
