Kasus Melonjak, DPRD Subang Dorong Penanganan TBC Lebih Terintegrasi
PASUNDANEKSPRES.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Viqri Wijaya, menyoroti lonjakan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Subang yang mencapai 7.039 kasus sepanjang Januari hingga November 2025.
Menurut Viqri, kenaikan kasus TBC bukan sekadar persoalan statistik, melainkan peringatan penting bahwa upaya penanggulangan TBC harus dilakukan secara lebih agresif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Lonjakan ini menandakan bahwa penanganan TBC di Subang masih membutuhkan penguatan serius, baik dari sisi pencegahan, pengobatan, maupun edukasi masyarakat,” terangnya kepada Pasundan Ekspres.
Ia menilai, rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu akar permasalahan utama. Selain itu, disiplin pengobatan pasien TBC yang belum optimal turut memperparah situasi.
Di sisi lain, Viqri juga menyoroti kapasitas layanan kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan alat diagnostik serta bahan habis pakai menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar deteksi dan penanganan kasus TBC dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“TBC bukan semata persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan perilaku masyarakat. Minimnya keberadaan Desa Siaga TBC menjadi salah satu indikator perlunya pendekatan berbasis komunitas yang lebih kuat,” jelasnya.
Meski demikian, Viqri mengapresiasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti penguatan deteksi dini, skrining aktif, pendampingan pengobatan, serta perluasan jejaring layanan. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas langkah tersebut sangat bergantung pada dukungan yang lebih luas.
“Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, sekolah, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat, harus diperkuat. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci,” tegasnya.
Viqri menyimpulkan, kenaikan kasus TBC di Subang merupakan peringatan serius bahwa penanganan penyakit menular ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, rumah sakit, dan masyarakat.
Tanpa peningkatan kesadaran dan kedisiplinan pengobatan di tingkat warga, serta dukungan layanan yang memadai, penularan TBC akan sulit dikendalikan.
“Upaya yang dilakukan Subang sudah berada di jalur yang benar, namun harus terus diperkuat dan dipercepat agar tren kenaikan kasus TBC dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
---
Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Subang, dr. Noni mengungkapkan, tren kenaikan ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Selain kasus TBC biasa, Subang juga mencatat 57 kasus TB Resistan Obat (TB RO) sepanjang 2025.
“Tren kasus TBC meningkat dan ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari kesadaran masyarakat hingga dukungan lintas sektor,” ujar dr. Noni saat diwawancara Pasundan Ekspres, Kamis (11/12/2025).
Menurut Noni, salah satu faktor utama meningkatnya kasus adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gejala TBC seperti batuk berkepanjangan, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan keringat malam tanpa aktivitas.
Akibatnya banyak warga tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
“Pelacakan kontak dan skrining aktif juga masih kurang maksimal. Jika kontak erat tidak diperiksa, potensi penularan tetap tinggi,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, masih ditemukan pasien yang tidak disiplin menjalani pengobatan hingga tuntas enam bulan, baik karena merasa sudah sembuh maupun karena merasakan efek samping obat.
Untuk penanggulangan TBC, Kabupaten Subang memiliki 160 tenaga kesehatan yang tersebar di 40 puskesmas, terdiri dari dokter, petugas program TBC, ATLM, dan apoteker. Selain itu, terdapat sekitar 150 kader yang membantu upaya penemuan kasus dan edukasi di lapangan.
Meski demikian, dr. Noni menilai bahwa keterlibatan multi sektor belum berjalan maksimal, ditambah keterbatasan alat diagnostik, bahan habis pakai, serta komitmen sebagian fasilitas layanan kesehatan dan klinisi dalam penatalaksanaan kasus TBC.
“Masih ada kasus TBC yang tidak terlaporkan. Selain itu, layanan TBC RO juga belum tersedia di RSUD Subang, sehingga penanganan kasus resistan obat belum optimal,” jelasnya.
Dia menyebut, Dinkes Subang saat ini telah membangun jejaring dengan RSUD dan 10 rumah sakit swasta, serta sejumlah klinik dan dokter praktik mandiri.
Seluruh rumah sakit telah menandatangani MoU dengan dinas kesehatan, sementara klinik berjejaring melalui puskesmas sebagai koordinator wilayah.
“Kami perlu meningkatkan pelaksanaan jejaring internal dan eksternal, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi program TB secara berkesinambungan,” kata dr. Noni.
Di tingkat kecamatan dan desa, tenaga kesehatan dan kader telah bergerak, namun Subang belum memiliki Desa Siaga TBC yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Padahal, model ini dinilai penting untuk menekan penularan dan meningkatkan kesadaran warga.
Meski menghadapi berbagai kendala, dr. Noni menegaskan, Dinkes Subang berkomitmen meningkatkan penanganan TBC melalui deteksi dini, skrining aktif, pendampingan pengobatan, serta memperluas jejaring layanan.
“Kami berharap kerja sama seluruh sektor dapat diperkuat. TBC adalah penyakit menular yang dapat dikendalikan bila masyarakat, fasilitas kesehatan, dan pemangku kebijakan bergerak bersama,” tutupnya.(cdp/ysp)
