Penerima Rutilahu Pemprov Jabar Berkurang, Tahun 2025 Sasaran Sebanyak 1.270 Unit, Tahun Depan Bakal Hanya 250 Unit Saja
PASUNDANEKSPRES.ID - Sasaran penerima program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemprov Jabar bakal berkurang di tahun 2026. Semula tahun 2025 sebanyak 1.270 rumah, tahun depan rencananya hanya sekitar 250 rumah saja.
Anggaran yang digelontorkan tahun 2025 oleh Pemprov Jabar sebesar Rp25,4 miliar, dengan rincian Rp20 juta per rumah dengan total jumlah sasaran 1.270 rumah.
Dalam APBD 2026 yang telah disahkan DPRD dan Gubernur, Pemprov Jabar hanya menganggarkan belanja untuk program perbaikan rutilahu sebesar Rp10 miliar. Artinya turun hingga 60 persen dari tahun lalu.
Sebagaimana arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, nilai tiap unit untuk program rutilahu akan dinaikan menjadi Rp 40 juta tiap unit pada tahun 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha menguraikan, usulan anggaran program Rutilahu untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 adalah Rp10 miliar.
Tapi itu belum sepenuhnya final walaupun telah di ketok palu di Paripurna DPRD Jabar. “Mudah-mudahan itu disetujui ya. Kan masih perlu konsultasi ke Kemendagri juga,” jelasnya kepada Jabar Ekspres, Kamis (27/11/2025).
Indra melanjutkan, selain usulan anggaran senilai Rp10 miliar itu, perubahan nilai tiap unit perbaikan rutilahu juga diusulkan pada 2026 nanti. Yakni, nilainya berubah dari yang awalnya Rp20 juta menjadi Rp40 juta.
Nilai itu tentunya akan mengurangi jumlah unit yang akan dibangun. “Misal final Rp10 miliar, tinggal dibagi Rp40 juta maka jumlahnya di kisaran 250-an. Tapi saya belum sampaikan final (Rp10 miliar. Red),” jelasnya.
Kenaikan nilai per unit itu juga sebagaimana yang disampaikan Gubernur. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki.
Sebelumnya, Disperkim juga telah merinci penggunaan alokasi terkait anggaran rutilahu senilai Rp20 juta. Yakni, kebutuhan untuk bahan bangunan Rp17,5 juta dan BOP Rp2 juta, dan kebutuhan administrasi maksimal Rp500 ribu.
Biaya kebutuhan bahan bangunan itu biasanya diperuntukaan pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, penutup atap atau genteng, pekerjaan laintai rabat dan kamar mandi dan septic tank. Sementara BOP digunakan untuk upah kerja minimal Rp2 juta dengan perhitungan 8 hari kali Rp250 ribu.
Dalam kesempatan itu juga, Indra Maha juga melaporkan progres pengerjaan perbaikan rutilahu di 2025. Pemprov memilik targer sekitar 1.270 unit di 2025. “Semuanya sudah berporses, targetnya bisa tuntas sampai akhir tahun,” jelasnya.
Program Rutilahu Kedepankan Prinsip Kolaborasi
Program rutilahu di Kota Bandung pada 2025 dibayangi tantangan besar. Meski Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) menargetkan rehabilitasi 1.775 unit, progres menunjukkan bahwa kapasitas di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan warga.
Dengan anggaran lebih dari Rp40 miliar, setiap penerima mendapatkan bantuan sekitar Rp25 juta per rumah. Dana itu harus mencakup material bangunan, upah tukang, hingga pajak administrasi.
Namun, dinamika harga material dan upah harian pekerja menjadi faktor yang membuat realisasi program tidak sesederhana angka perencanaan.
Hingga pertengahan tahun, baru 690 unit yang dilakukan rehabilitasi, kurang dari 40 persen target tahunan. Sebagian besar rumah lainnya masih dalam antrean verifikasi administrasi, survei lapangan, serta proses pencairan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas alur birokrasi dan kesiapan teknis di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sumber internal DPKP menyebutkan bahwa beberapa titik kerap mengalami kendala pada proses pendataan awal dan penyesuaian anggaran dengan kondisi rumah yang berbeda-beda.
Banyak kasus menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan melebihi plafon Rp25 juta, tetapi aturan tidak memungkinkan penambahan kecuali melalui swadaya warga.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa program rutilahu di Kota Bandung mengedepankan prinsip kolaborasi. "Bantuan ini kami berikan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian berupa uang upah kerja. Nilainya sekitar Rp25 juta per rumah, termasuk pajak,” kata Farhan.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan swakelola memungkinkan warga mengatur ritme pembangunan sesuai kemampuan tenaga gotong-royong. “Warga yang menerima bantuan ini bisa mengelola sendiri pengerjaannya secara gotong royong. Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Namun, di lapangan, pendekatan swakelola sering kali menghadapi kendala: keterbatasan tenaga, meningkatnya harga tukang, serta variasi kondisi rumah yang memerlukan perbaikan struktural lebih besar.
Kenaikan ongkos tukang harian dan harga material bangunan menjadi tantangan yang paling banyak dikeluhkan warga. Untuk tukang bangunan biasa di Bandung umumnya sekitar Rp 125.000 - Rp 170.000 per hari.
Dengan upah tukang yang semakin tinggi dalam dua tahun terakhir, bantuan Rp25 juta kerap tidak cukup menutup kebutuhan perbaikan secara menyeluruh, terutama untuk rumah yang membutuhkan fondasi ulang atau penguatan struktur.
Untuk itu, DPKP berencana memperbaiki siklus pelaksanaan rutilahu, mulai dari perampingan proses verifikasi, percepatan dokumen pencairan, hingga monitoring kualitas bangunan.
Namun, dengan progres pertengahan tahun yang masih jauh dari target, efektivitas langkah ini akan menjadi penentu apakah Kota Bandung mampu mencapai target 1.775 unit atau harus menyesuaikan rencana pada tahun berikutnya.(son/dam/ysp)
