Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Perangkat Desa di Subang Keluhkan Honor Banprov Hanya Rp150 Ribu per Bulan

D
Dadan RamdanEditor: Yusup Suparman
|08:20 WIB
Bagikan:
Perangkat Desa di Subang Keluhkan Honor Banprov Hanya Rp150 Ribu per Bulan

PASUNDANEKSPRES.ID – Perangkat desa di Kabupaten Subang mengeluhkan kecilnya honor yang bersumber dari bantuan provinsi (Banprov). Besaran yang diterima dinilai sangat minim, yakni hanya sekitar Rp150 ribu per bulan, sementara beban kerja perangkat desa disebut berlangsung hampir tanpa batas waktu karena harus melayani masyarakat setiap saat.

Keluhan tersebut disampaikan Kepala Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kiki Akbar Wicaksono. Ia menyebutkan, penurunan porsi anggaran desa pada tahun 2026 berdampak pada berbagai sumber pendanaan desa, mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), hingga bantuan provinsi.

Menurutnya, pada tahun ini sejumlah pos anggaran desa mengalami penurunan cukup signifikan. ADD untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa disebut menurun, sementara Dana Desa yang diterima juga hanya berada di kisaran Rp300 juta per tahun. Hal serupa juga terjadi pada alokasi Banprov yang nilainya ikut berkurang.

Di sisi lain, ia menyebut terdapat kenaikan porsi anggaran dari bagi hasil pajak (BHP). Namun kenaikan tersebut merupakan pengalihan dari alokasi Bantuan Keuangan untuk Desa (BKUD), sehingga tidak sepenuhnya menjadi tambahan anggaran baru bagi desa.

“Kenaikan itu sebenarnya hanya pengalihan dari BKUD ke BHP, salah satunya untuk honor RT/RW,” ujarnya.

Kiki menjelaskan, untuk bantuan provinsi pada tahun ini nilainya menurun. Jika dihitung, honor yang diterima perangkat desa dari Banprov hanya sekitar Rp150 ribu per bulan dengan mekanisme pengajuan yang dilakukan setiap triwulan.

Menurutnya, jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan beban kerja perangkat desa yang harus siap melayani masyarakat kapan saja.

“Perangkat desa itu kerjanya 24 jam, karena melayani kebutuhan masyarakat tidak hanya di kantor. Di rumah atau di lingkungan juga tetap melayani warga,” katanya.

Ia juga menyoroti mekanisme pengajuan Banprov yang harus dilakukan setiap tiga bulan sekali. Menurutnya, hal tersebut justru menambah beban bagi perangkat desa, terutama terkait kebutuhan administrasi dan operasional.

Keterbatasan anggaran operasional desa menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Ia menyebut alokasi anggaran non-siltap dari ADD yang digunakan untuk kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor (ATK), listrik, air, dan keperluan lainnya hanya sekitar Rp7 juta.

Dengan kondisi tersebut, ia berharap mekanisme pengajuan Banprov dapat disederhanakan agar tidak membebani perangkat desa.

“Kalau bisa Banprov cukup satu kali pengajuan saja. Nilainya sudah kecil, kalau harus diajukan setiap triwulan malah habis untuk ongkosnya,” tandasnya.(dan/ysp)

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional16 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional19 jam lalu