Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

PPATK Ungkap Ribuan Pegawai BUMN hingga Dokter Masuk Penerima Bansos Kemensos

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:33 WIB
Bagikan:
PPATK Ungkap Ribuan Pegawai BUMN hingga Dokter Masuk Penerima Bansos Kemensos
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mencengangkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). (Sumber: kompas.com)

PASUNDAN EKSPRES - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mencengangkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dalam tahap verifikasi data, ditemukan ribuan penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria, di antaranya pegawai BUMN serta tenaga kesehatan profesional.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa hanya di satu bank saja terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus sebagai pegawai BUMN.

Tak hanya itu, tercatat pula 7.479 penerima yang berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 orang menduduki jabatan eksekutif atau manajer di perusahaan.

“Dari profil yang kami temukan, jumlahnya tidak sedikit. Ini perlu menjadi perhatian serius,” kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8).

Ivan menekankan bahwa verifikasi ulang sangat diperlukan untuk memastikan kelayakan para penerima bansos.

“Apakah yang bersangkutan masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” tegasnya.

Selain itu, dari total 10 juta rekening penerima bansos yang diajukan Kemensos, PPATK mendapati hanya 8.398.624 rekening yang benar-benar mendapatkan bantuan. Sekitar 1,7 juta rekening sisanya tidak tercatat melakukan transaksi penerimaan bansos.

Lebih mengejutkan lagi, hampir 60 penerima diketahui memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta, namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Ini jelas menjadi perhatian. Bansos seharusnya menyasar masyarakat miskin dan rentan, bukan mereka yang secara finansial sudah mapan,” tambah Ivan.

Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Sosial meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data penerima bansos lebih akurat dan tepat sasaran.

Ia juga menyorot adanya penerima bantuan yang diduga terlibat dalam praktik judi online.

“Sekali lagi saya minta agar Kementerian Sosial memastikan validasi data sebelum mencoret nama penerima bansos yang diduga terlibat dalam judi online,” ujarnya.

Maman menilai, momen ini sepatutnya dijadikan peluang untuk membenahi sistem penyaluran bansos sekaligus memberantas praktik perjudian online yang merusak tatanan sosial.

“Pemerintah harus segera menindak tegas dan memberi hukuman bagi yang terlibat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi judi di Indonesia,” pungkasnya.

(dbm)

Berita Terbaru

Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Subang4 menit lalu
165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

Subang11 menit lalu
Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Headline14 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional16 menit lalu
Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Nasional23 menit lalu
Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Olahraga24 menit lalu
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

Nasional30 menit lalu
Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Headline34 menit lalu
DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

Subang35 menit lalu
Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Headline54 menit lalu