Anggota DPRD Komisi V Dorong Percepatan UHC di Jawa Barat
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra, Andhika Surya Gumilar, mendorong percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Jawa Barat agar seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang merata dan mudah diakses.
Menurut Andhika, UHC merupakan sistem yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial.
Oleh karena itu, percepatan implementasi UHC harus menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
“UHC sangat penting karena menyangkut hak dasar masyarakat. Semua warga harus bisa berobat dengan mudah, cepat, dan terjamin,” ujar Andhika, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat membutuhkan sistem jaminan kesehatan yang kuat, terintegrasi, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini mencakup warga miskin, pekerja informal, hingga masyarakat di daerah terpencil. Namun demikian, Andhika mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mempercepat capaian UHC.
Beberapa di antaranya adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum merata, validasi data penerima bantuan iuran, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sakit tetapi terkendala biaya atau belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, Andhika mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar bantuan iuran tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit daerah, tenaga medis, serta ketersediaan obat-obatan. Menurutnya, kepesertaan UHC harus diimbangi dengan layanan yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jaminan kesehatan bukan hanya kartu kepesertaan, tetapi bagaimana pelayanan di lapangan berjalan baik dan masyarakat dilayani secara manusiawi,” katanya.
Andhika juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat program UHC. Ia menilai masih banyak warga yang belum memahami prosedur pendaftaran, alur rujukan, hingga hak-hak peserta layanan kesehatan.
“Kalau masyarakat sehat dan terlindungi, produktivitas meningkat. Ini bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Jawa Barat,” pungkasnya. (Hdi)
