Kekurangan Armada, DPRD Purwakarta Desak Pemkab Segera Tambah Mobil Damkar
PURWAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menganggarkan pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) baru.
Desakan ini disampaikan dalam rapat Banggar bersama TAPD yang digelar di Gedung DPRD Purwakarta.
Anggota Banggar DPRD, H. Ahmad Sanusi atau yang akrab disapa H. Amor, menegaskan bahwa kondisi armada Damkar yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan dan tak memadai untuk menghadapi potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
“Saya minta TAPD segera menganggarkan pengadaan empat unit mobil Damkar. Kalau pun anggaran terbatas, minimal dua unit bisa direalisasikan. Kalau tidak juga, saya usulkan tidak usah ada paripurna pengesahan APBD,” tegas H. Amor dalam rapat.
Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 7 unit mobil Damkar, di mana dua di antaranya sudah berusia lebih dari 25 tahun.
Sementara kebutuhan akan armada pemadam terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan permukiman yang semakin padat.
Sekretaris TAPD, Nina Herlina, yang juga menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD), mengatakan akan menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua TAPD, yang juga Sekretaris Daerah Purwakarta.
Namun, dalam rapat tersebut, Ketua TAPD Norman Nugraha tidak hadir.
Kondisi kritis ini diperkuat dengan beberapa kejadian kebakaran besar yang sempat terjadi di Purwakarta.
Salah satunya adalah kebakaran di Pasar Jum’at, Kecamatan Purwakarta, pada 20 Maret 2025 lalu, yang menghanguskan 160 kios dalam waktu singkat. Pada kejadian itu, satu unit mobil Damkar dilaporkan mogok di lokasi.
Kejadian terbaru terjadi pada 26 Juli 2025 lalu, saat gudang limbah plastik dan palet kayu di Kampung Pasarminggu, Desa/Kecamatan Campaka, terbakar hebat.
Gudang seluas 3.288 meter persegi itu hangus dilalap api, dan butuh waktu dua hari untuk memadamkannya karena keterbatasan armada serta sulitnya memadamkan limbah plastik.
“Pengadaan unit Damkar ini sifatnya krusial. Kami harap pihak eksekutif memahami urgensi situasi ini,” pungkas H. Amor. (mas/ded)
