Kemarau Melanda, Anggota DPRD Jabar Andhika Dorong Percepatan Penanganan Krisis Air Bersih di Jabar
BANDUNG - Memasuki puncak musim kemarau Agustus 2026, persoalan ketersediaan air bersih kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Jawa Barat. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar, mendorong pemerintah daerah mempercepat langkah penanganan agar masyarakat yang terdampak kekeringan tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus, sementara sebagian wilayah masih berpotensi mengalami kondisi kering hingga September. BMKG juga menyebut musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dari kondisi normal.
Andhika mengatakan, persoalan air bersih tidak boleh hanya ditangani setelah masyarakat mengalami krisis. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif dengan memetakan wilayah yang rawan kekeringan dan menyiapkan skema distribusi air sebelum kondisi semakin parah.
“Jangan sampai masyarakat menunggu sampai sumber air benar-benar kering baru kemudian dilakukan penanganan. Pemerintah harus bergerak lebih cepat, terutama di daerah yang memang setiap tahun menjadi wilayah rawan kekeringan,” ujar Andhika pada Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki memang penting sebagai langkah tanggap darurat. Namun, upaya tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sumber daya air, termasuk pembangunan dan optimalisasi sumur bor, embung, jaringan perpipaan, serta sumber air alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Persoalan tersebut bukan sekadar ancaman. Sejumlah daerah di Jawa Barat telah mengalami dampak kekeringan. BNPB pada awal Juli 2026, misalnya, mencatat kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya berdampak terhadap 850 kepala keluarga di Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir. Kabupaten Ciamis juga melaporkan kekeringan yang berdampak terhadap 123 kepala keluarga atau 310 jiwa.
Sementara itu, laporan BNPB pada 22 Juli mencatat kekeringan di Kabupaten Bogor masih berdampak terhadap 16.291 kepala keluarga atau 52.602 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekurangan air bersih di Jawa Barat membutuhkan respons lintas sektor dan tidak bisa hanya mengandalkan penanganan di tingkat desa atau kecamatan.
Andhika menilai pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, PDAM, hingga pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi. Data mengenai titik-titik rawan kekeringan harus diperbarui secara berkala sehingga bantuan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi di lapangan.
“Yang paling penting adalah data dan koordinasi. Kita harus tahu wilayah mana yang sudah mengalami kekurangan air, wilayah mana yang berpotensi terdampak, berapa jumlah masyarakatnya, kemudian kebutuhan airnya seperti apa. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketersediaan sumber air dengan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Menurutnya, kondisi kemarau panjang harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya air.
Selain kebutuhan rumah tangga, Andhika mengingatkan bahwa kekeringan juga berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian, peternakan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan krisis air bersih harus dilakukan secara terpadu agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Andhika berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek berupa pengiriman air bersih, tetapi mulai mempercepat pembangunan sistem penyediaan air yang lebih permanen di daerah rawan kekeringan.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Penanganannya harus cepat untuk kondisi darurat, tetapi pembangunan infrastrukturnya juga harus dipikirkan untuk jangka panjang,” tegasnya.
Diprediksi puncak kemarau yang berlangsung pada Agustus dan potensi kondisi kering yang masih berlanjut, Andhika meminta seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menilai langkah cepat, koordinasi dan pembangunan infrastruktur air menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh dampak musim kemarau 2026.(hdi)
Hadi Martadinata/Pasundan Ekspre
