Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kisah WNI Dipenjara di Malaysia Gegara Puntung Rokok, Berawal dari Denda RM1.000

P
Putri MelaniaEditor: Putri Melania
|12:40 WIB
Bagikan:
Kisah WNI Dipenjara di Malaysia Gegara Puntung Rokok, Berawal dari Denda RM1.000
Foto: Ilustrasi larangan buang puntung rokok sembarangan dan Petronas Twin Tower di Kuala Lumpur, Malaysia. (Sumber: galitskaya/Canva)

PASUNDANEKSPRES.ID - Kasus kebersihan di tempat umum berujung proses hukum. Seorang WNI dipenjara di Malaysia setelah dinyatakan bersalah membuang puntung rokok sembarangan di kawasan Stulang, Johor Bahru, pada Februari 2026.

Pria berusia 36 tahun yang bekerja sebagai buruh itu dijatuhi denda RM1.000 atau sekitar Rp4 juta oleh pengadilan. Namun, denda tersebut tidak dibayarkan sehingga ia harus menjalani hukuman penjara selama satu bulan mulai 28 Agustus 2026.

Kasus WNI Dipenjara di Malaysia

Perkara ini kemudia mendapat perhatian karena menurut Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation (SWCorp), kasus tersebut menjadi yang pertama di Malaysia ketika pelanggaran membuang puntung rokok di tempat umum berujung pada hukuman penjara setelah denda yang dijatuhkan pengadilan tidak dibayar.

Direktur SWCorp Johor, Zainal Fitri Ahmad, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers setelah meninjau pelaksanaan Community Service Order (CSO) atau perintah kerja sosial di Johor Bahru pada 15 September 2026.

"Pria tersebut akan menjalani perintah kerja sosial selama enam jam setelah menyelesaikan hukuman penjaranya," ujar Zainal, dikutip dari Free Malaysia Today.

Setelah masa penjara berakhir, pria tersebut masih memiliki kewajiban menjalani kerja sosial selama enam jam. Sanksi tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku di Malaysia.

Aturan Buang Puntung Rokok di Malaysia

Pembuangan puntung rokok di tempat umum masuk dalam aturan pengelolaan sampah dan kebersihan publik Malaysia.

SWCorp menyebut ketentuan tersebut diatur dalam Section 77A Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 atau Act 672.

Sanksi yang dapat diterapkan berdasarkan aturan tersebut meliputi:

  • Denda hingga RM2.000 bagi pelanggaran.
  • Perintah untuk menjalani kerja sosial.
  • Kerja sosial dapat diperintahkan hingga enam bulan sesuai ketentuan hukum.
  • Pelanggar yang tidak mematuhi perintah kerja sosial dapat dikenai tindakan hukum lebih lanjut.
  • Denda untuk ketidakpatuhan terhadap perintah tersebut dapat mencapai RM10.000.

Ketentuan tersebut membuat pembuangan sampah di tempat umum, termasuk puntung rokok, dapat diproses sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus pria asal Indonesia tersebut, tahapan yang berujung pada penjara terjadi setelah denda RM1.000 yang telah diputuskan pengadilan tidak dibayar.

Penjelasan ini penting karena hukuman penjara dalam perkara tersebut tidak sama dengan ketentuan bahwa setiap orang yang membuang puntung rokok akan otomatis dipenjara. Penjara menjadi bagian dari konsekuensi setelah putusan pengadilan berupa denda tidak dipenuhi.

Penertiban Kebersihan di Johor

Perkara yang melibatkan WNI tersebut juga berlangsung di tengah penegakan aturan kebersihan yang dilakukan SWCorp Johor.

Penindakan tidak hanya menyasar warga negara asing, tetapi juga warga Malaysia.

Hingga September 2026, SWCorp mencatat 107 perkara yang telah diputus pengadilan dan menghasilkan perintah kerja sosial. Dari jumlah tersebut, 59 perkara melibatkan warga Malaysia dan 48 perkara melibatkan warga negara asing. Total denda yang tercatat dari seluruh perkara mencapai RM71.550.

Durasi kerja sosial dalam perkara-perkara tersebut tidak seragam. Pengadilan memberikan perintah mulai dari dua hingga 10 jam, bergantung pada perkara yang ditangani.

Aktivitas penertiban SWCorp di Johor juga menghasilkan ribuan tindakan administratif dan penyelidikan. Data yang disampaikan lembaga tersebut mencatat:

  • 3.358 operasi penegakan aturan kebersihan.
  • 3.095 Notice of Offence atau pemberitahuan pelanggaran.
  • 789 berkas penyelidikan yang diserahkan kepada Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti.

Angka tersebut memberikan gambaran bahwa pengawasan terhadap kebersihan ruang publik di Johor dilakukan melalui operasi lapangan, pemberian pemberitahuan pelanggaran, hingga proses hukum ketika perkara berlanjut.

Bagi warga Indonesia yang tinggal, bekerja, atau bepergian ke Malaysia, kasus yang membuat WNI dipenjara di Malaysia ini menunjukkan pentingnya memahami aturan lokal.

Peraturan mengenai kebersihan bisa berbeda antara satu negara dan negara lainnya, termasuk jenis pelanggaran serta sanksi yang dapat diberikan.

Status perkara tersebut sebagai kasus pertama yang dilaporkan berujung pada hukuman penjara terkait pembuangan puntung rokok membuatnya menjadi perhatian di Malaysia.

(pm)

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline7 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat8 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta8 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang9 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle9 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang9 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta9 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta9 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang9 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang9 jam lalu