Banyak Dapur Tak Penuhi Standar dan Pengadaan Tidak Masuk Akal, BGN Sisir Dana Rp414 M dari Rekening Virtual
PASUNDANEKSPRES - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang ditemukan pada awal masa kepemimpinannya. Hal terebut disampaikan Sudaryono dalam siaran YouTube Inews yang berjudul "Transformasi Makanan Bergizi Gratis 2.0". Tayang pada Kamis 29 Oktober 2026.
Dalam evaluasinya, Sudaryono juga menyoroti kondisi sejumlah dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan.
Ia mencontohkan adanya dapur yang berada di bawah sarang burung walet maupun di dekat kandang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebersihan dan sanitasi merupakan aspek penting dalam penyediaan makanan.
"Standar higiene dan sanitasi harus dipenuhi untuk memastikan makanan yang disiapkan aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat," jelasnya.
Selain persoalan kelayakan fisik, BGN juga disebut menemukan dapur yang sudah ditutup atau dikenai penghentian sementara operasional, tetapi sebelumnya masih menerima pembayaran operasional sekitar Rp6 juta per hari.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi operasional dapur dan pengawasan pencairan anggaran.
"Evaluasi terhadap kondisi tersebut diperlukan untuk memastikan pembayaran hanya diberikan kepada dapur yang benar-benar beroperasi dan memenuhi persyaratan," ungkap Sudaryono.
Batalkan Pengadaan Lampu LED Rp535,3 Miliar
Langkah pembenahan juga dilakukan terhadap rencana pengadaan barang yang dinilai tidak wajar.
Pada awal masa kepemimpinannya, Sudaryono menyebut BGN membatalkan proyek pengadaan lampu LED senilai Rp535,3 miliar.
Nilai pengadaan tersebut dinilai tidak masuk akal sehingga diputuskan untuk dibatalkan.
"Pembatalan itu menjadi salah satu langkah yang disoroti dalam evaluasi awal pengelolaan anggaran BGN. Namun, rincian mengenai kebutuhan pengadaan, proses perencanaan, serta dasar penetapan nilai proyek perlu dikonfirmasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik," ungkap Sudaryono lagi.
Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan program.
BGN Sisir Dana Rp414 Miliar dari Rekening Virtual
Selain pengadaan, BGN juga disebut menemukan persoalan dalam pengelolaan rekening virtual yang berkaitan dengan operasional dapur.
Dalam pemaparannya, Sudaryono mengungkapkan adanya sekitar 400 rekening virtual yang dinilai bermasalah, dengan total dana mencapai Rp414 miliar. Dana tersebut dikaitkan dengan dapur yang belum beroperasi.
Menurut rangkuman pernyataannya, dana tersebut kemudian disisir dan dikembalikan ke kas negara.
Temuan ini menyoroti pentingnya verifikasi status operasional dapur sebelum dana disalurkan. Sistem pencairan anggaran juga perlu didukung mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi rekening ganda, ketidaksesuaian data, dan pembayaran yang tidak semestinya.
Meski demikian, rincian mengenai jumlah rekening, status dana, serta mekanisme pengembaliannya perlu dipastikan melalui keterangan resmi BGN atau dokumen keuangan yang relevan.
Lebih dari 2.000 Dapur Ditutup
Sebagai bagian dari penertiban, BGN disebut telah menutup lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan.
Dapur-dapur tersebut dilaporkan bermasalah karena belum memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), atau tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Penutupan tersebut menjadi langkah untuk memastikan dapur yang melayani penerima manfaat memenuhi persyaratan kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan operasional.
Di sisi lain, penertiban juga menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam program pemenuhan gizi nasional.
Pengawasan tidak cukup dilakukan saat dapur mulai beroperasi, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan fasilitas, kualitas makanan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pembenahan Tata Kelola Menjadi Tantangan BGN
Berbagai persoalan yang diungkapkan Sudaryono dalam evaluasi awal kepemimpinannya menunjukkan besarnya tantangan dalam mengelola program yang melibatkan ribuan dapur dan anggaran negara.
Pembenahan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi pencairan dana, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, pemenuhan standar higiene dan sanitasi harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut setiap temuan, termasuk hasil audit, pengembalian dana, penanganan dugaan penyimpangan, dan perbaikan sistem pengawasan.
Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BGN diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai tujuan.
