Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

MA Tunda Konferensi Pers Putusan Ijazah SMA Gibran, Kenapa?

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|14:34 WIB
Bagikan:
MA Tunda Konferensi Pers Putusan Ijazah SMA Gibran, Kenapa?
MA Tunda Konferensi Pers Putusan Ijazah SMA Gibran, Kenapa? (Image From: Kumparan)

PASUNDANEKSPRES.ID - Mahkamah Agung (MA) menunda konferensi pers terkait putusan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan dilakukan karena Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan lengkap putusan tersebut.

MA Batalkan Konferensi Pers Putusan Ijazah SMA Gibran

Padahal, ringkasan putusan perkara yang berkaitan dengan gugatan advokat Subhan Palal itu telah tersedia di situs resmi MA sejak Jumat (30/10/2026).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, membenarkan penundaan konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11/2026).

"Kami informasikan bahwa konferensi pers terkait putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang semula dijadwalkan pada hari ini belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini kami belum menerima salinan putusan secara lengkap," kata Andi kepada IDN Times, Senin (2/11/2026). 

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jadwal baru konferensi pers tersebut. Andi juga belum memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai waktu pelaksanaan ulang agenda itu.

Konferensi pers MA dinantikan publik untuk mengetahui secara lebih lengkap pertimbangan majelis hakim agung dalam mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Sebelumnya, MA telah menjadwalkan konferensi pers pada Senin (2/11/2026) pukul 11.00 WIB. Agenda tersebut rencananya menghadirkan Juru Bicara MA untuk memberikan penjelasan mengenai putusan kasasi yang menjadi perhatian publik. 

Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak MA.

Putusan MA Picu Desakan Gibran Mundur

Putusan MA yang menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran menambah perhatian terhadap polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026, hakim menyatakan tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA.

Setelah putusan MA diumumkan, desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kembali mengemuka. Salah satunya disampaikan Subhan Palal selaku penggugat perkara tersebut.

Menurut Subhan, pembatalan surat keterangan penyetaraan membuat dokumen itu tidak lagi dapat dijadikan dasar administrasi pendidikan Gibran.

Desakan serupa disampaikan advokat senior Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut juga menjadi kuasa hukum Mercy Toga Kirana dalam gugatan lain terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Denny menilai putusan MA berimplikasi terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon presiden maupun wakil presiden, yang menurut ketentuan harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Ia juga berpandangan Gibran seharusnya mengundurkan diri setelah adanya putusan tersebut. Denny mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden apabila dokumen penyetaraan pendidikannya telah dinyatakan batal.

Putusan Kasasi MA Kabulkan Seluruh Gugatan

Putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 menjadi sorotan karena berkaitan dengan gugatan terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan informasi pada laman resmi PTUN Jakarta, putusan tingkat kasasi tersebut diterbitkan pada Jumat (30/10/2026).

Dalam amar putusannya, MA mencantumkan tiga poin utama, yakni mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Amar putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dokumen penyetaraan pendidikan yang sebelumnya digunakan dalam administrasi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

Pembatalan konferensi pers membuat penjelasan resmi mengenai pertimbangan majelis hakim agung belum dapat disampaikan secara lengkap oleh Biro Hukum dan Humas MA.

Publik kini masih menunggu salinan lengkap putusan sekaligus penjelasan resmi MA mengenai dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan seluruh gugatan tersebut.

(ipa)

Berita Terbaru

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

Subang34 menit lalu
Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Subang36 menit lalu
Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Subang41 menit lalu
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Nasional1 jam lalu
Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Karawang2 jam lalu
Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Lifestyle2 jam lalu
Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Purwakarta2 jam lalu
Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Purwakarta2 jam lalu
Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Purwakarta2 jam lalu
Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Headline3 jam lalu