Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mahfud MD: MA Tak Punya Wewenang Batalkan Aturan DPR

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|21:03 WIB
Bagikan:
Mahfud MD: MA Tak Punya Wewenang Batalkan Aturan DPR
Mahfud MD: MA Tak Punya Wewenang Batalkan Aturan DPR

PASUNDAN EKSPRES - Mantan Menkopolhukam dan pengamat hukum tata negara, Mahfud MD, mengaku frustrasi dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan Mahfud MD setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengubah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada serentak 2024.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Selasa (4/6/2024), Mahfud MD menegaskan bahwa putusan tersebut telah melanggar banyak undang-undang. Menurutnya, MA tidak memiliki kewenangan untuk memutus ketentuan undang-undang yang telah disusun oleh DPR RI. Ia menambahkan bahwa hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki hak untuk mengubah undang-undang.

Mahfud MD merasa bingung mencari cara untuk memperbaiki tata negara yang menurutnya sudah sangat rusak. "Negara ini cara berhukumnya sudah rusak dan dirusak, sehingga saya sudah malas bicara yang begitu-begitu," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa kebusukan yang ada saat ini sebaiknya dibiarkan saja hingga runtuh dengan sendirinya. "Biar saja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau begini-begini diteruskan, ya sudah teruskan saja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan saja, mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu," terang Mahfud. 

Mahfud juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut suatu saat akan memukul balik pelakunya ketika orang lain menggunakan cara yang sama untuk melawan mereka. "Tapi suatu saat itu bisa memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama untuk melawan orang yang suka memakai cara seperti itu," tambahnya.

Saat ini, Mahfud MD menyatakan harapannya terletak pada Prabowo Subianto, presiden terpilih RI. Ia berharap, setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto dapat memperbaiki semua masalah demokrasi yang sudah terlanjur dirusak.

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional11 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional24 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional24 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle27 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional34 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang35 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini39 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta40 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang41 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang43 menit lalu