Program Buyout Trump: Pemangkasan Besar-besaran Pegawai Federal
PASUNDAN EKSPRES - Program buyout Trump, ciptakan risiko mengenaskan bagi pegawai federal. Pemerintahan Donald Trump baru saja mengizinkan puluhan ribu pegawai negeri sipil AS untuk mengajukan buyout (pengunduran diri dengan kompensasi) setelah seorang hakin federal menyetujui kebijakan pemangkasan pegawai secara besar-besaran.
Sejauh ini, 75.000 pekerja atau sekitar 3% dari total tenaga kerja sipil federal telah mendaftar untuk menerima tawaran buyout tersebut.
Program Buyout Trump: Pemangkasan Besar-besaran Pegawai Federal
Serikat pekerja menyebut bahwa tawaran yang diberikan oleh pemerintahan Donald Trump tersebut mungkin tidak dapat dipercayai, walaupun pemerintah berjanji untu tetap memberikan gaji mereka hingga Oktober tanpa adanya kewajiban bekerja.
Serikat pekerja telah menggugat kebijakan ini, namun akhirnya kalah dipengadilan karena Hakim Distrik AS menyebut mereka tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menggugat.
Dilansir dari Reuters, program buyout ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk memangkas jumlah pegawai sipil sebanyak 2,3 juta orang yang menurutnya tidak efektif dan tidak mendukung terhadap dirinya.
Selain buyout, pemerintahan Trump juga telah memerintahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, terutama bagi pegawai baru yang belum memiliki jaminan kerja penuh.
Sumber-sumber di pemerintahan mengungkapkan bahwa beberapa lembaga telah diminta untuk memangkas hingga 70% staf mereka.
Namun, jaminan pembayaran gaji hingga Oktober diragukan keandalannya, mengingat undang-undang anggaran saat ini akan berakhir pada 14 Maret 2025, sehingga tidak ada kepastian bahwa dana tersebut akan tetap tersedia.
Pemerintah menyebut bahwa kebijakan Trump ini sebagai cara yang manusiawi bagi pegawai yang tidak setuju dnegan reformasi besar Trump dalam birokrasi federal, termasuk kebijakan pembatasan kerja di rumah.
Namun, serikat pekerja menganggap jika kebijakan ini adalah kebijakan yang sewenang-wenang dan berpotensi melanggar undang-undang karena mengalokasikan dana lebih dari yang disetujui oleh Kongres.
Mereka juga mengkhawatirkan dampak negatif dari buyout ini karena dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting, seperti keamanan perbatasan dan layanan lalu lintas udara.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Trump telah menunjuk miliarder Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk. Tugas utama Musk adalah memangkas $1 triliun (sekitar Rp16,3 triliun) dari anggaran federal , yang tahun lalu mencapai $6,75 triliun (sekitar Rp110 triliun).
Gaji pekerja sipil federal sendiri hanya mencakup kurang dari 5% dari anggaran federal. Jika buyout ini berhasil mengurangi jumlah pegawai federal sebesar 3%, penghematan yang dihasilkan diperkirakan tidak lebih dari $10 miliar per tahun.
Tim Musk telah menargetkan 15 lembaga pemerintah sejauh ini dan telah membubarkan dua di antaranya adalah pembubaran lembaga penyediaan bantuan kemanusiaan global, dan lembaga yang melindungi warga AS dari praktik pinjaman yang tidak adil.
Di sisi lain, Trump telah berjanji untuk tidak memotong program pensiun dan jaminan kesehatan yang menyerap 36% dari anggaran federal dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi lansia.
(ipa)
