Trump Usulkan Pemindahan Warga Palestina dan Pembangunan Gaza di Bawah Kendali AS
PASUNDAN EKSPRES - Trump usulkan pemindahan warga Palestina dan pembangunan Gaza di bawah kendali AS.
Presiden Amerika Serikat yang baru, yaitu Donald Trump, menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk mengerahkan pasukan AS untuk mendukung rekontruksi Jalur Gaza setelah warga Palestina yang mengungsi secara permanen direlokasi ke luar wilayah tersebut.
Trump Usulkan Pemindahan Warga Palestina dan Pembangunan Gaza di Bawah Kendali AS
Dilansir dari Euronews, Trump mengungkapkan bahwa dirinya ingin Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan melakukan pembangunan kembali setelah penduduk Palestina direlokasi ke negara lain.
Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana AS akan mengelola wilayah tersebut dan tujuan akhir dari pengambilalihan tersebut.
"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami akan melakukan pekerjaan besar di sana. Kami akan memiliki wilayah itu dan bertanggung jawab untuk membersihkan sisa-sisa bom, serta senjata berbahaya lainnya," ujar Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih.
Trump menambahkan bahwa AS akan berfokus pada pembangunan ekonomi di Gaza setelah menghancurkan bangunan yang rusak akibat perang.
Pernyataan ini disampaikannya setelah pertemuan dengan Netanyahu, di mana keduanya membahas gencatan senjata sementara dan kesepakatan pertukaran sandera dalam konflik antara Israel dan Hamas.
Pemindahan Warga Palestina ke Negara Lain
Trump menegaskan bahwa warga Palestina tidak bisa kembali ke Gaza dalam waktu dekat. Menurutnya, masyarakat Gaza akan sulit untuk kembali dalam waktu dekat.
Mereka membutuhkan lokasi lain yang bisa membuat mereka bahagia. Pernyataan tersebut tertuju pada isi dari kesepakatan gencatan senjata, di mana Trump dan para penasihatnya menuliskan rencana rekontruksi Gaza dalam tiga hingga lima tahun.
Namun, gagasan Trump mengenai pemindahan warga Palestina dari Gaza mendapat penolakan keras dari negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania.
Kedua negara tersebut dengan tegas menolak usulan untuk menerima warga Palestina sebagai bagian dari rencana pascaperang. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Otoritas Palestina, dan Liga Arab juga turut menolak rencana relokasi tersebut.
Meskipun mendapat penolakan dari negara-negara Arab, pejabat senior dalam pemerintahan Trump tetap mendukung gagasan pemindahan warga Palestina. Mereka berpendapat bahwa solusi ini didasarkan pada alasan kemanusiaan.
"Menurut saya, tidak adil untuk mengatakan kepada warga Palestina bahwa mereka bisa kembali dalam lima tahun. Itu tidak masuk akal," ujar Steve Witkoff, utusan Timur Tengah dari pemerintahan Trump.
Trump juga percaya bahwa ia dapat membujuk Mesir dan Yordania untuk menerima pengungsi Palestina, mengingat besarnya bantuan yang diberikan AS kepada kedua negara tersebut.
Sementara itu, beberapa anggota parlemen sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu mendukung pemindahan warga Palestina keluar dari Gaza.
Sementara itu, kunjungan Netanyahu ke Washington merupakan lawatan luar negeri pertamanya sejak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya, mantan menteri pertahanan Israel, dan pemimpin militer Hamas yang telah tewas.
Netanyahu dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza.
Meskipun demikian, AS tidak mengakui yurisdiksi ICC atas warga negaranya maupun wilayahnya, sehingga Netanyahu tetap dapat mengunjungi AS tanpa risiko penangkapan.
(ipa)
