Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|10:05 WIB
Bagikan:
Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19
Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19 (Image From: Pexels/Luca Sammarco)

PASUNDAN EKSPRES - Pemerintahan Biden menekan Meta untuk sensor konten COVID-19. Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms, mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah memberikan tekanan kepada perusahaannya untuk "menyensor" konten terkait COVID-19 selama masa pandemi.

Pernyataan ini tampaknya merujuk pada permintaan dari Gedung Putih untuk menghapus informasi yang salah mengenai virus corona dan vaksin.

Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten Covid-19

Dalam sebuah surat yang ditulis pada 26 Agustus, Zuckerberg menyampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat AS bahwa ia merasa menyesal tidak mengungkapkan tekanan ini lebih awal.

Ia juga mencatat keputusan-keputusan lain yang telah diambilnya sebagai pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menghapus konten tertentu.

Pada Juli 2021, Presiden Joe Biden, yang berasal dari Partai Demokrat, menyatakan bahwa platform media sosial seperti Facebook "membunuh orang" karena memungkinkan informasi yang salah tentang vaksin virus corona dipublikasikan di platform tersebut.

BACA JUGA: Seorang Gay di Brasil menjadi Target Serangan Mematikan karena Aplikasi Kencan yang Populer

BACA JUGA: Bikin Happy! Australia buat Undang-undang untuk Pekerja Boleh Abaikan Pesan Atasan di Luar Jam Kerja

Pihak lain, termasuk mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dan Ahli Bedah Jenderal Vivek Murthy, secara terbuka mengkritik perusahaan tersebut karena dianggap tidak melakukan cukup banyak untuk menghapus informasi yang salah.

Mereka berpendapat bahwa hal ini menghambat upaya dalam memerangi pandemi dan menyelamatkan nyawa.

Pada saat itu, Facebook menyatakan bahwa mereka telah mengambil "langkah agresif" untuk menghadapi informasi yang salah.

Meskipun demikian, pemerintahan Biden akhirnya meredakan kritiknya, meskipun kebohongan mengenai vaksin terus menyebar di media sosial.

Dalam surat yang ditujukan kepada Komite Kehakiman DPR yang dipimpin oleh Partai Republik pada hari Senin, Zuckerberg menyampaikan bahwa perusahaannya merasa "ditekan" untuk "menyensor" konten.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan akan melawan jika menghadapi tuntutan serupa di masa depan.

“Pada tahun 2021, pejabat senior dari Pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten COVID-19 tertentu, termasuk humor dan satir, dan mengungkapkan banyak rasa frustrasi terhadap tim kami ketika kami tidak setuju,” tulis Zuckerberg dalam surat tersebut, yang diunggah oleh Komite Kehakiman di halaman Facebook-nya, dikutip Reuters. 

Ia menambahkan jika ia percaya bahwa tekanan yang diberikan oleh pemerintahan Biden bukanlah hal yang tepat. Ia juga menyesali dirinya yang tidak lebih terbuka mengenai hal tersebut. 

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik dalam menghadapi pandemi memtikan yang terjadi beberapa waktu lalu. 

"Kami memiliki posisi yang jelas dan konsisten: kami percaya bahwa perusahaan teknologi dan pihak swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap rakyat Amerika, sambil tetap membuat keputusan independen mengenai informasi yang mereka tampilkan," jelas pihak Gedung Putih. 

(ipa)

Berita Terbaru

Nusron Wahid Mangkir dari Panggilan KPK, Agenda Internal jadi Alasan

Nusron Wahid Mangkir dari Panggilan KPK, Agenda Internal jadi Alasan

Nasional6 menit lalu
7 Pria Diduga Bawa Kabur Mesin ATM di India, Uangnya Rp90 Jutaan

7 Pria Diduga Bawa Kabur Mesin ATM di India, Uangnya Rp90 Jutaan

Headline10 menit lalu
80 Ribu Anak di Bawah 10 Tahun Terpapar Judi Online, Komdigi Ungkap Langkah Pemerintah

80 Ribu Anak di Bawah 10 Tahun Terpapar Judi Online, Komdigi Ungkap Langkah Pemerintah

Nasional23 menit lalu
Ribuan Lowongan Kerja Buka Di Bursa Kerja Online Subang, Gubernur KDM Ajak Pencari Kerja Daftar Lewat Aplikasi Nyari Gawe!

Ribuan Lowongan Kerja Buka Di Bursa Kerja Online Subang, Gubernur KDM Ajak Pencari Kerja Daftar Lewat Aplikasi Nyari Gawe!

Subang27 menit lalu
ADVERTISEMENT
Retribusi Parkir Subang Baru 33 Persen dari Target Rp1,5 Miliar, Ini Kendalanya

Retribusi Parkir Subang Baru 33 Persen dari Target Rp1,5 Miliar, Ini Kendalanya

Subang31 menit lalu
Bulan Imunisasi Kejar Subang Fokus Lengkapi Dosis Anak, DPT-HB-Hib Jadi Prioritas

Bulan Imunisasi Kejar Subang Fokus Lengkapi Dosis Anak, DPT-HB-Hib Jadi Prioritas

Subang56 menit lalu
Karhutla Meluas di Kalimantan Tengah, Orang Utan Berbobot 56 Kg Alami Luka di Tangan dan Kaki

Karhutla Meluas di Kalimantan Tengah, Orang Utan Berbobot 56 Kg Alami Luka di Tangan dan Kaki

Nasional56 menit lalu
Baru Pengambilan Nomor Urut Sudah Ricuh, DPRD Subang Ingatkan Pengawasan Pilkades di Subang Diperkuat

Baru Pengambilan Nomor Urut Sudah Ricuh, DPRD Subang Ingatkan Pengawasan Pilkades di Subang Diperkuat

Headline1 jam lalu
Digitalisasi Pariwisata di Purwakarta, Permudah Transaksi bagi Wisatawan

Digitalisasi Pariwisata di Purwakarta, Permudah Transaksi bagi Wisatawan

Purwakarta1 jam lalu
Bapperida Dukung Riset BRIN, Hidrolisat Ikan ASIKA Siap Diuji untuk Penanganan Stunting di Subang

Bapperida Dukung Riset BRIN, Hidrolisat Ikan ASIKA Siap Diuji untuk Penanganan Stunting di Subang

Headline1 jam lalu