Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|10:05 WIB
Bagikan:
Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19
Zuckerberg: Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten COVID-19 (Image From: Pexels/Luca Sammarco)

PASUNDAN EKSPRES - Pemerintahan Biden menekan Meta untuk sensor konten COVID-19. Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms, mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah memberikan tekanan kepada perusahaannya untuk "menyensor" konten terkait COVID-19 selama masa pandemi.

Pernyataan ini tampaknya merujuk pada permintaan dari Gedung Putih untuk menghapus informasi yang salah mengenai virus corona dan vaksin.

Pemerintahan Biden Menekan Meta untuk Sensor Konten Covid-19

Dalam sebuah surat yang ditulis pada 26 Agustus, Zuckerberg menyampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat AS bahwa ia merasa menyesal tidak mengungkapkan tekanan ini lebih awal.

Ia juga mencatat keputusan-keputusan lain yang telah diambilnya sebagai pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menghapus konten tertentu.

Pada Juli 2021, Presiden Joe Biden, yang berasal dari Partai Demokrat, menyatakan bahwa platform media sosial seperti Facebook "membunuh orang" karena memungkinkan informasi yang salah tentang vaksin virus corona dipublikasikan di platform tersebut.

BACA JUGA: Seorang Gay di Brasil menjadi Target Serangan Mematikan karena Aplikasi Kencan yang Populer

BACA JUGA: Bikin Happy! Australia buat Undang-undang untuk Pekerja Boleh Abaikan Pesan Atasan di Luar Jam Kerja

Pihak lain, termasuk mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dan Ahli Bedah Jenderal Vivek Murthy, secara terbuka mengkritik perusahaan tersebut karena dianggap tidak melakukan cukup banyak untuk menghapus informasi yang salah.

Mereka berpendapat bahwa hal ini menghambat upaya dalam memerangi pandemi dan menyelamatkan nyawa.

Pada saat itu, Facebook menyatakan bahwa mereka telah mengambil "langkah agresif" untuk menghadapi informasi yang salah.

Meskipun demikian, pemerintahan Biden akhirnya meredakan kritiknya, meskipun kebohongan mengenai vaksin terus menyebar di media sosial.

Dalam surat yang ditujukan kepada Komite Kehakiman DPR yang dipimpin oleh Partai Republik pada hari Senin, Zuckerberg menyampaikan bahwa perusahaannya merasa "ditekan" untuk "menyensor" konten.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan akan melawan jika menghadapi tuntutan serupa di masa depan.

“Pada tahun 2021, pejabat senior dari Pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten COVID-19 tertentu, termasuk humor dan satir, dan mengungkapkan banyak rasa frustrasi terhadap tim kami ketika kami tidak setuju,” tulis Zuckerberg dalam surat tersebut, yang diunggah oleh Komite Kehakiman di halaman Facebook-nya, dikutip Reuters. 

Ia menambahkan jika ia percaya bahwa tekanan yang diberikan oleh pemerintahan Biden bukanlah hal yang tepat. Ia juga menyesali dirinya yang tidak lebih terbuka mengenai hal tersebut. 

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik dalam menghadapi pandemi memtikan yang terjadi beberapa waktu lalu. 

"Kami memiliki posisi yang jelas dan konsisten: kami percaya bahwa perusahaan teknologi dan pihak swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap rakyat Amerika, sambil tetap membuat keputusan independen mengenai informasi yang mereka tampilkan," jelas pihak Gedung Putih. 

(ipa)

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional2 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional15 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional15 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle18 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional25 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang26 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini30 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta31 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang32 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang34 menit lalu