Bandung - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2025 di Kantor Perwakilan BPKP Jabar, Rabu (12/02/2025). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Adi Gemawan, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
"Kami akan meninjau apakah pengurangan anggaran pada pos tertentu sudah tepat atau perlu disesuaikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Adi menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia menyoroti masih banyak program yang realisasi anggarannya mendekati 100 persen, tetapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.
Penjabat Gubernur Jawa Barat yang diwakili Inspektur Provinsi Jawa Barat, Dr. Eni Rohyani, menyatakan bahwa entry meeting ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara dan surat tugas oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat. Turut hadir dalam pertemuan ini Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Kepala BKAD Kabupaten Subang, serta tamu undangan lainnya.
