PURWAKARTA-Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Trantibum Satpol PP) Kabupaten Purwakarta Teguh Juarsa menegaskan kesiapannya mendukung dan melaksanakan instruksi Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Seperti diketahui, KDM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 37/Hub02/Kesra tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan atau Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik pungutan liar dan permintaan sumbangan di jalan raya, yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok.
Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta para camat, lurah dan kepala desa. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi pengguna jalan.
"Kami, Satpol PP Purwakarta Bidang Trantibum, siap melaksanakan surat edaran ini. Kami akan mengintensifkan patroli serta melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan desa," kata Teguh kepada wartawan, Senin (14/4).
Ia menambahkan, patroli akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap menjadi lokasi pungutan di jalan umum, baik oleh organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
Menurut Teguh, meskipun beberapa kegiatan penggalangan dana dilakukan dengan niat sosial, namun tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak boleh mengganggu ketertiban serta keselamatan pengguna jalan.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penggalangan dana di jalan umum. Jika memang ada keperluan untuk kegiatan sosial, silakan dilakukan sesuai prosedur dan di tempat yang telah ditentukan," ujarnya.
Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan ini. "Mohon dukungannya, kebijakan ini demi menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman bagi semua pihak," ucapnya.(add)
