PURWAKARTA-Menjawab tantangan persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) secara Global, perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta perlu ditingkatkan.
Ketimpangan terjadi antara jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, terus menuai permasalahan setiap tahunnya.
Namun di sisi lain kehadiran sekolah SMA swasta, kemudian dianggap sebagai solusi yang mampu eksis dengan berbagai keterbatasan biaya hingga perhatian dari pemerintah.
Anggota DPRD Purwakarta Fraksi Golkar Rahman menanggapi hal tersebut, sebagai PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah khususnya Kementerian Pendidikan. "Bayangkan jika keberadaan sekolah SMA swasta tidak ada, bagaimana nasib siswa lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri," ujarnya.
Padahal, kata dia, untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan atau ke strata 1, siswa harus lulus dari SMA sederajat yang menjadi syarat masuk ke bangku kuliah.
Dia membandingkan dengan eksistensi program belajar plat merah melalui Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) milik pemerintah yang juga memiliki peran mengeluarkan ijazah kelulusan mulai dari Sekolah dasar (SD) hingga ke ijazah SMA. "Ada juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pada program ini (PKBM). Dan hemat kami akan lebih efektif jika anggaran untuk PKBM diakuisisi ke SMA swasta saja, dengan pertimbangan kehadiran yang lebih jelas dan terukur," lanjutnya.
Sementara, Kepala Sekolah SMK Purnawarman Uyat Sudayat mengaku, kerepotan dengan upaya sekolah swasta yang dipimpinnya itu saat harus mengikuti kurikulum program belajar Merdeka dengan keterbatasan keuangan. "Alhamdulillah sejak berdiri pada tahun 70-an, SMK Purnawarman sampai hari ini masih berjalan. Namun jika harus jujur, kami atas nama sekolah swasta berharap ada perhatian dan bantuan lebih dari pemerintah untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa," imbuhnya saat ditemui di ruang kerjanya di lingkungan SMK Purnawarman di jalan A Yani Kelurahan Cipaisan Purwakarta, Selasa (23/4).
Dia pun mempertanyakan program PKBM yang diselenggarakan pemerintah yang menyedot anggaran besar, namum dinilai tidak efektif secara substantif pendidikan. "Kegiatan belajar PKBM yang katanya menyedot anggaran besar namun tidak nampak dipermukaan," ucapnya.(mas/sep)
