SUBANG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI, Andhika Surya Gumilar, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap program infrastruktur dan pertanian di wilayahnya.
Hal ini disampaikannya dalam rangkaian kegiatan Reses I di Kampung Cibungur, Desa Cikaum Barat, pada Selasa (12/11). Reses ini menjadi momentum penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke sidang paripurna.
Dalam kegiatan tersebut, Andhika menjelaskan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan di daerahnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memerlukan pengawalan intensif agar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya ada program-program untuk pengembangan infrastruktur, namun jika tidak ada keterwakilan yang mengawalnya, prioritas program tersebut mungkin tidak akan diperjuangkan,” ujar Andhika.
Ia menambahkan, keterwakilan di daerah pemilihan sangat dibutuhkan, karena perwakilan tersebut yang akan memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat setempat, terutama dalam bidang infrastruktur yang masih perlu perhatian.
“Makanya, dengan adanya keterwakilan dari Dapil 7 yang kini diwakili oleh Pak H. Aceng Kudus dari Partai Gerindra, kita harapkan dapat mengawal program-program infrastruktur di sini,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Andhika juga menyoroti pentingnya perhatian pada sektor pertanian. Sebagai wilayah dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, Desa Cikaum Barat dan sekitarnya masih menghadapi beberapa masalah terkait pupuk dan infrastruktur pengairan.
Masalah-masalah ini, menurut Andhika, menjadi fokus utama yang akan ia bawa ke dalam rapat sidang sebagai aspirasi dari masyarakat.
“Desa ini merupakan daerah pertanian, dan kebutuhan yang paling mendesak adalah ketersediaan pupuk dan pengairan yang baik. Kami di Partai Gerindra memiliki program swasembada pangan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat di bawah Prabowo Subianto juga sedang fokus mencetak tiga juta hektare sawah baru,” jelas Andhika.
Andhika optimis, jika program dari pusat ini mendapat pengawalan yang baik di tingkat provinsi dan diimplementasikan di kabupaten atau kota, maka ke depannya masalah ketersediaan pupuk di daerah dapat teratasi.
“Program pemerintah pusat ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah pupuk. Namun, data dari kabupaten dan kota harus benar-benar akurat agar distribusinya tepat sasaran. Dengan begitu, tidak akan ada masalah lagi terkait ketersediaan pupuk di daerah ini,” katanya.
Andhika juga berharap, dengan adanya keterwakilan dari daerah dalam dewan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, aspirasi masyarakat akan lebih terperhatikan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan mereka melalui kegiatan reses seperti ini.
“Dengan adanya acara seperti reses ini, saya bisa mendengar langsung keluhan dan harapan dari warga. Aspirasi-aspirasi inilah yang akan kita bawa ke sidang paripurna dan akan diperjuangkan agar mendapatkan solusi yang sesuai. Kami berharap, ke depan tidak hanya infrastruktur, tapi sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat juga dapat diperhatikan,” pungkasnya.(hdi/ysp)
