Persoalan Baru Buntut Tambang Ilegal di Subang Selatan, Usaha Ditutup, Warga Jadi Nganggur

Namun, Anwar juga menyoroti perlunya pemerintah memberikan solusi bagi para pekerja tambang yang terdampak akibat penertiban ini. Sebagian besar dari mereka bergantung pada tambang sebagai sumber penghasilan utama.

“Pemerintah perlu memikirkan alternatif mata pencaharian bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan tambang. Misalnya, melibatkan mereka dalam program rehabilitasi lingkungan atau pelatihan untuk pekerjaan lain yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai masyarakat yang peduli lingkungan, Anwar juga mengajak warga untuk lebih sadar terhadap dampak dari aktivitas tambang ilegal. Ia menilai kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan.

“Masyarakat harus mulai sadar bahwa tambang ilegal merugikan mereka dalam jangka panjang. Jangan hanya melihat dari sisi ekonomi jangka pendek. Kita harus bersama-sama menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” katanya.

Anwar berharap, penertiban ini tidak hanya berhenti pada aksi sesaat, tetapi menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada tambang ilegal yang beroperasi kembali. Selain itu, harus ada pengawasan ketat terhadap tambang yang berizin agar mereka mematuhi aturan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

"Pemerintah juga harus beri solusi, karena mereka mengantungkan hidup atau cari nafkahnya dari situ. Jangan dibiarkan begitu saja tanpa memikirkan apa yang bakal terjadi setelahnya," tambahnya. 

Sebagai masyarakat yang menyaksikan langsung dampak penambangan ilegal, banyak warga Subang Selatan mendukung tindakan tegas ini. Namun, mereka juga berharap pemerintah memberikan solusi yang komprehensif untuk masalah yang ditinggalkan oleh tambang ilegal, seperti rehabilitasi lahan bekas tambang dan penyediaan pekerjaan alternatif bagi warga yang terdampak.

“Kita mendukung langkah ini, tapi tolong pikirkan juga dampaknya bagi pekerja tambang. Jangan sampai penutupan tambang justru menciptakan masalah sosial baru,” ujar seorang warga Jalancagak Haikal.

Evaluasi Bisnis Tambang Secara Komprehensif

Terpisah, aktivis lingkungan H. Warlan memberikan tanggapannya terkait penutupan tambang yang belakangan ini menuai banyak perhatian di Kabupaten Subang. 

Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah provinsi, terutama menyangkut regulasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang.

Menurut H. Warlan, tambang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai proyek besar, baik yang dijalankan oleh BUMN maupun pihak swasta. 

“Regulasinya seperti apa nanti? Kan tidak mungkin semua tambang dihentikan operasinya. Proyek-proyek besar di Subang, baik dari BUMN maupun swasta, tentu membutuhkan material. Kalau tidak ada material, apakah proyek bisa jalan? Kan tidak,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penutupan tambang perlu diiringi dengan evaluasi yang komprehensif. Salah satu hal yang disorotnya adalah proses perizinan tambang. 

Menurutnya, biaya perizinan tidak perlu terlalu mahal, tetapi tetap harus normatif dan sesuai aturan. Selain itu, ia menekankan pentingnya reklamasi tambang untuk meminimalisir dampak lingkungan.

“Setelah tambang selesai beroperasi, harus ada reklamasi dan penanaman kembali. Jangan dibiarkan begitu saja, karena bisa merugikan lingkungan,” tegas H. Warlan.

Selain dampak lingkungan, ia juga menyoroti persoalan transportasi tambang yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat.