PASUNDAN EKSPRES - Pemerintah berencana menggelar retreat bagi 961 kepala daerah selama tujuh hari di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang gencar dilakukan.
Wacana ini pun menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi yang sering digaungkan pemerintah sendiri.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa retreat selama tujuh hari bukan hanya tidak diperlukan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan urgensinya.
"Mengumpulkan hampir seribu kepala daerah dari berbagai pelosok negeri memerlukan biaya transportasi, akomodasi, dan logistik yang tidak sedikit," ujar Achmad dikutip dari Disway pada Jumat, 21 Februari 2025.
Achmad menegaskan bahwa jika efisiensi anggaran benar-benar menjadi prioritas, maka pertemuan tersebut seharusnya bisa dilakukan secara daring atau setidaknya melalui seremonial sederhana di kantor gubernur atau kementerian terkait.
"Dalam era digital seperti saat ini, pertemuan fisik dalam skala besar tidak lagi menjadi keharusan. Teknologi memungkinkan komunikasi yang efektif tanpa harus mengeluarkan anggaran besar untuk perjalanan dan akomodasi," tambahnya.
Menurutnya, jika tujuan utama retreat ini adalah menyelaraskan pemahaman dan koordinasi antara pejabat daerah dengan pemerintah pusat, maka ada cara lain yang lebih hemat dan efektif.
"Penghematan anggaran tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang nyata. Jika retreat tujuh hari tetap dipaksakan, maka itu hanya akan menjadi ironi dari janji efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo," pungkas Achmad.
Wacana retreat ini masih menjadi perdebatan, terutama di tengah berbagai kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah. (Disway/idr)
