SUBANG–Sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Subang serta wilayah Jawa Barat menghadapi ancaman serius akibat kebijakan efisiensi anggaran dan larangan study tour yang diterapkan pemerintah. Dampak dari kebijakan ini berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, mengingat banyaknya usaha yang mengalami penurunan drastis dalam tingkat okupansi dan omzet.
Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, sebanyak 454 hotel anggota PHRI mengalami penurunan bisnis yang signifikan di tahun 2025. Dalam aspek marketing, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia, tren negatif terus terjadi. Total pendapatan sektor perhotelan diperkirakan anjlok hampir Rp 1,9 triliun, yang terdiri dari pendapatan kamar hotel Rp 1,2 triliun, F&B (makanan & minuman) Rp 598,8 miliar dan pendapatan lainnya Rp 89,5 miliar.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Subang. Ketua PHRI Kabupaten Subang, Hj. Ratna Setiawan, menyampaikan bahwa kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran, serta kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang study tour, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan usaha perhotelan dan restoran.
Ratna menegaskan, banyaknya pembatalan acara dari instansi pemerintah serta pelarangan study tour telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah bagi para pengusaha hotel dan restoran.
“Kalau situasi ini terus dibiarkan, akan ada banyak hotel dan restoran yang gulung tikar. Ini mirip dengan kondisi saat pandemi Covid-19,” ujar Ratna kepada Pasundan Ekspres Rabu (19/3/2025).
Selain itu, Ratna juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap PHK massal yang akan terjadi jika situasi terus memburuk.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, maka hotel dan restoran tidak akan mampu lagi membayar gaji karyawan. Mau tidak mau, kami harus melakukan PHK,” ujar Ratna.
Melihat kondisi ini, PHRI Subang meminta Pemkab Subang untuk segera memberikan solusi konkret agar sektor perhotelan dan restoran bisa bangkit kembali.
“Kami berharap Pemkab Subang mau berkolaborasi dengan kami, pelaku usaha pariwisata.Ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi lesunya sektor perhotelan dan restoran akibat larangan study tour dan efisiensi anggaran,” tegas Ratna.
Tak hanya pelaku usaha perhotelan dan restoran yang terdampak, masyarakat lokal juga mulai merasakan efek domino dari kebijakan ini. Salah satu dampak nyata yang terjadi adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya diperoleh dari pajak hotel dan restoran.
“Jika hotel dan restoran sepi, otomatis pemasukan pajak ke daerah juga akan menurun. Ini bisa berdampak pada pembangunan daerah yang selama ini bergantung pada PAD dari sektor pariwisata,” tambah Ratna.
Selain itu, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, seperti petani lokal yang memasok bahan makanan ke restoran dan hotel , juga ikut merasakan imbasnya.
“Petani-petani lokal yang biasa mensuplai sayuran, buah-buahan, hingga bahan makanan ke hotel dan restoran juga terdampak. Dengan menurunnya permintaan, maka pendapatan mereka pun ikut tergerus,” jelasnya.
Situasi yang semakin sulit ini, PHRI Subang berharap ada kebijakan alternatif yang bisa menyelamatkan sektor pariwisata di Subang . Jika tidak ada solusi konkret, maka gelombang PHK massal dan kebangkrutan hotel serta restoran hanya tinggal menunggu waktu.
“Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik agar sektor perhotelan dan restoran bisa bertahan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru mematikan sektor usaha yang sudah susah payah bangkit setelah pandemi,” pungkas Ratna.
Saat ini, pelaku usaha perhotelan dan restoran di Subang hanya bisa berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung pemulihan sektor pariwisata , agar roda ekonomi daerah bisa kembali berputar.(hdi/ysp)
