419 Lulusan BLK Disnakertrans Subang Masih Nganggur
Selain untuk alat, kata Rona, sebagian anggaran akan digunakan untuk merehabilitasi gedung BLK dan menunjang pelatihan lanjutan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Subang H Adik mempertanyakan alasan penambahan anggaran Rp2 miliar untuk program pelatihan kerja. Anggaran itu diusulkan oleh Disnakertrans dalam APBD perubahan 2025.
Politisi asal Pantura Subang itu tak ingin penambahan anggaran tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kompetensi masyarakat dan serapan tenaga kerja. Dia ingin, anggaran Rp2 miliar itu tepat sasaran. Yakni masyarakat yang dilatih bisa memiliki skill dan terserap di dunia kerja serta bisa berwirausaha.
“Hari ini kegiatannya selalu pelatihan, pelatihan, pelatihan terus. Seolah-olah semua warga Subang belum punya keterampilan. Padahal banyak juga yang sudah terampil, bahkan pernah bekerja dan kemudian kena PHK, atau alumni-alumni dari LPK di tiap kecamatan,” ujar H. Adik.
Ia menilai, tantangan utama saat ini bukan hanya bagaimana mencetak tenaga kerja baru, melainkan bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi tenaga kerja yang sudah siap pakai agar bisa langsung terserap oleh industri yang ada.
“Jangan hanya fokus pada pelatihan. Mereka yang sudah dilatih, yang sudah punya sertifikat, juga harus dibantu disalurkan. Kalau tidak, percuma saja pelatihan itu. Anggaran yang besar malah jadi tidak produktif,” tegasnya.
H. Adik pun mempertanyakan urgensi tambahan anggaran Rp2 miliar tersebut. Ia meminta agar dinas tenaga kerja dapat menyampaikan secara terbuka target yang ingin dicapai, serta proyeksi berapa persen peserta pelatihan yang akan benar-benar terserap kerja.
“Kalau misalnya dilatih 100 orang untuk jadi operator forklift atau lainnya, berapa yang bisa langsung kerja? Jangan hanya andalkan harapan. Subang ini punya banyak pabrik, tapi harus ada sistem penyalurannya,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah bagian dari janji politik kepala daerah dalam menekan angka pengangguran.
“Karena itu, program pelatihan yang dibiayai APBD harus memberi hasil nyata bagi masyarakat Subang. Sehingga, program pak Bupati Reynaldy dalam mengurangi angka pengangguran bisa terjabarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,” pungkasnya.(cdp/ysp)
