PASUNDAN EKSPRES - Isreal blokir bantuan kemanusiaan ke Gaza. Beberapa negara Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keputusan Israel yang memblokir seluruh bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Arab dan PBB Kesal
Seperti yang dilaporkan oleh AFP yang dikutip BBC News, Mesir dan Qatar, dua negara yang turut berperan sebagai mediator dalam kesepakatan gencatan senjata, menyatakan bahwa tindakan Israel tersebut bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat.
Qatar mengutuk keputusan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, sementara Kementerian Luar Negeri Mesir menuduh Israel menggunakan kondisi kelaparan di Gaza sebagai senjata melawan rakyat Palestina.
Sementara itu, Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyebut tindakan Israel sebagai sesuatu yang "mengkhawatirkan" dan menegaskan bahwa hukum internasional jelas menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk untuk menyelamatkan nyawa masyarakat setempat.
Arab Saudi juga mengecam pemblokiran ini, dengan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
Alasan Israel melakukan Blokir Bantuan Kemanusiaan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela keputusan negaranya dengan menyatakan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza telah dicuri oleh Hamas dan digunakan untuk mendanai persenjataan mereka.
Ia menuduh Hamas menghalangi rakyat Gaza menerima bantuan yang seharusnya mereka terima.
Selain itu, Netanyahu juga menuding Hamas menolak perpanjangan sementara gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat.
Menurutnya, Israel telah menyetujui proposal dari utusan AS, Steve Witkoff, untuk memperpanjang gencatan senjata selama sekitar enam minggu. Namun, Hamas menolak dengan alasan bahwa tidak ada jaminan dari para mediator bahwa negosiasi akan berlanjut ke tahap berikutnya.
Kemudian Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyebut pemblokiran bantuan oleh Israel sebagai bentuk pemerasan murahan serta "kudeta" terhadap perjanjian gencatan senjata.
Dampak Pemblokiran Bantuan
Sejak gencatan senjata pertama kali diberlakukan pada 19 Januari 2025, ribuan truk bantuan telah memasuki Gaza setiap minggu.
Namun, dengan adanya pemblokiran ini, badan-badan bantuan kemanusiaan mengalami kesulitan dalam menyalurkan pasokan penting kepada warga Gaza.
Juru bicara Program Pangan Dunia (WFP), Antoine Renard, menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus terus mengalir ke Gaza karena sangat penting bagi penduduk setempat.
Meskipun badan-badan bantuan telah memiliki stok cadangan, penutupan jalur bantuan dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang lebih parah.
Kelanjutan Gencatan Senjata
Kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025 berakhir pada Sabtu (1/3) tengah malam. Perjanjian ini sebelumnya berisi kesepakatan mengenai pertukaran 33 sandera Israel dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina.
Negosiasi untuk tahap kedua dari kesepakatan tersebut seharusnya sudah dimulai, yang mencakup penghentian perang secara permanen, pembebasan semua sandera yang masih hidup, serta penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun, pembicaraan ini nyaris tidak mengalami kemajuan.
Israel mengaku bahwa proposal dari Steve Witkoff mencakup pembebasan separuh dari seluruh sandera yang masih hidup maupun yang telah meninggal.
Jika dalam enam minggu ke depan tidak ada kesepakatan lebih lanjut, Israel menyatakan bahwa mereka berhak melanjutkan operasi militer.
(ipa)
