Hakim AS: Pemerintah Trump harus Memperkerjakan Kembali Ribuah Pekerja yang Dipecat
Hakim AS: Pemerintah Trump harus Memperkerjakan Kembali Ribuah Pekerja yang Dipecat (Image From: The Washington Post)
"Presiden memiliki kewenangan untuk mengendalikan cabang eksekutif. Hakim distrik tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menghambat agenda Presiden," kata Leavitt dalam pernyataan resminya.
Gelombang PHK dan Dampaknya
Sejak Trump kembali menjabat, ia dan Elon Musk, yang menjadi pemimpin di Departemen Efisiensi Pemerintah, telah meluncurkan kebijakan pemangkasan pegawai federal.
Gelombang pertama pemecatan ini menargetkan pegawai probationer, yang memiliki perlindungan kerja terbatas dan sulit menentang keputusan pemecatan mereka.
Sejak awal kebijakan ini diterapkan, setidaknya 24.000 pegawai probationer telah dipecat.
Negara bagian yang mengajukan gugatan menilai bahwa pemecatan ini merupakan PHK massal yang seharusnya mengikuti prosedur tertentu, termasuk memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya kepada pemerintah negara bagian dan lokal.
Namun, pemerintah federal berargumen bahwa pegawai probationer bisa diberhentikan dengan alasan apa pun karena masa percobaan dianggap sebagai bagian dari proses seleksi, bukan jaminan pekerjaan tetap.
Dampak Terhadap Pekerja dan Pemerintah Negara Bagian
Negara bagian yang mengajukan gugatan mengungkapkan bahwa pemecatan mendadak ini telah menyebabkan lonjakan klaim pengangguran dan meningkatkan permintaan terhadap layanan sosial.
Dengan ribuan pegawai yang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat, negara bagian harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak terduga.
Gugatan di hadapan Hakim Alsup diajukan oleh serikat pekerja, organisasi nonprofit, dan negara bagian Washington.
Mereka berargumen bahwa pemecatan massal ini melanggar hukum karena dilakukan oleh OPM, bukan oleh masing-masing lembaga yang berwenang.
Serikat pekerja yang terlibat dalam gugatan ini, termasuk American Federation of Government Employees, yang mewakili 800.000 pegawai federal.
Presiden serikat tersebut, Everett Kelley, menyebut keputusan hakim sebagai kemenangan penting melawan kebijakan pemerintahan Trump yang ingin melumpuhkan lembaga federal.
Keputusan Lembaga Perlindungan Hak Pegawai Federal
Sebelumnya, Dewan Perlindungan Sistem Merit (Merit Systems Protection Board), yang menangani banding pegawai federal yang dipecat, juga telah mengeluarkan keputusan terkait.
Lembaga ini memerintahkan Departemen Pertanian AS untuk sementara mengembalikan hampir 6.000 pegawai probationer yang telah dipecat.
Hakim Alsup pada bulan lalu sempat memblokir sementara perintah OPM untuk memecat pegawai probationer, tetapi tidak langsung mengharuskan reinstalasi pegawai yang telah dipecat.
