Masyarakat Dukung Kebijakan Pemerintah: Tidak Ada Bansos untuk Penjudi
Masyarakat Dukung Kebijakan Pemerintah: Tidak Ada Bansos untuk Penjudi
PASUNDAN EKSPRES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku perjudian online. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (19/6/2024).
Penegasan Presiden Jokowi
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan kembali bahwa tidak ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi pelaku judi online. "Enggak ada," kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com. Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah ada peraturan khusus terkait pemberian bansos untuk pelaku perjudian online, Jokowi menjawab dengan tegas, "Aturannya enggak ada."
Penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendy
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa wacana pemberian bansos sebenarnya tidak ditujukan kepada pelaku judi online, melainkan kepada keluarga mereka. Muhadjir mengklarifikasi bahwa bantuan sosial ditujukan untuk membantu keluarga yang menjadi korban dari pelaku judi online.
BACA JUGA: Para Jemaah Haji, Ini Hal yang Dilarang saat Berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana," ujarnya. "Yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami."
Bansos untuk Keluarga Korban Judi Online
Muhadjir menjelaskan bahwa bantuan sosial ini penting untuk membantu keluarga, terutama anak dan istri, yang terdampak oleh tindakan judi online. "Kondisi ini yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami di Menko PMK," ujarnya. Menurutnya, mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online sedang dibahas bersama Menteri Sosial.
Pernyataan ini memperjelas posisi pemerintah bahwa pelaku judi online tidak layak mendapatkan bansos karena tindakan mereka melanggar hukum. Di sisi lain, pemerintah menunjukkan empati terhadap keluarga yang tidak bersalah dan terdampak secara ekonomi akibat ulah pelaku judi online.
