PASUNDAN EKSPRES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku perjudian online. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (19/6/2024).

Penegasan Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan kembali bahwa tidak ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi pelaku judi online. "Enggak ada," kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com. Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah ada peraturan khusus terkait pemberian bansos untuk pelaku perjudian online, Jokowi menjawab dengan tegas, "Aturannya enggak ada."

Penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendy

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa wacana pemberian bansos sebenarnya tidak ditujukan kepada pelaku judi online, melainkan kepada keluarga mereka. Muhadjir mengklarifikasi bahwa bantuan sosial ditujukan untuk membantu keluarga yang menjadi korban dari pelaku judi online.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana," ujarnya. "Yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami."

Bansos untuk Keluarga Korban Judi Online

Muhadjir menjelaskan bahwa bantuan sosial ini penting untuk membantu keluarga, terutama anak dan istri, yang terdampak oleh tindakan judi online. "Kondisi ini yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami di Menko PMK," ujarnya. Menurutnya, mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online sedang dibahas bersama Menteri Sosial.

Pernyataan ini memperjelas posisi pemerintah bahwa pelaku judi online tidak layak mendapatkan bansos karena tindakan mereka melanggar hukum. Di sisi lain, pemerintah menunjukkan empati terhadap keluarga yang tidak bersalah dan terdampak secara ekonomi akibat ulah pelaku judi online.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu keluarga pelaku judi online yang mungkin menghadapi kesulitan finansial tanpa memihak atau memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan tersebut. Ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat tanpa kompromi terhadap tindakan kriminal.

Kasus perjudian online ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan pengawasan terhadap kegiatan online yang ilegal. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya sosialisasi dan pengawasan untuk mencegah lebih banyak orang terlibat dalam perjudian online yang merugikan.

Peningkatan literasi digital dan kesadaran akan dampak negatif dari perjudian online perlu terus ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang rentan terhadap bujuk rayu keuntungan instan dari judi online. Edukasi ini juga perlu melibatkan keluarga agar mereka dapat lebih waspada dan mencegah anggota keluarganya terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Selain edukasi, langkah-langkah pencegahan perlu diambil oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan internet. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk menutup situs-situs judi online dan mengambil tindakan hukum terhadap operatornya.

Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk memantau transaksi keuangan yang mencurigakan dan melibatkan perjudian online. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan institusi keuangan dan fintech untuk mendeteksi dan mencegah aliran dana yang terkait dengan aktivitas perjudian ilegal.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memerangi judi online. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menindak tegas pelaku judi online sangat diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan perjudian online kepada pihak berwenang dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya.

Media massa juga berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Peliputan yang mendalam dan berkelanjutan tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi judi online dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan publik.

Kebijakan pemerintah yang tegas dalam menolak pemberian bansos kepada pelaku judi online merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum. Pada saat yang sama, pemerintah tetap peduli terhadap kesejahteraan keluarga yang terdampak dan berusaha memberikan bantuan yang diperlukan.

Melalui pendekatan yang seimbang ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif dari perjudian online dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan media sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta melindungi generasi muda dari bahaya perjudian online.