Heru Budi Minta Tak Disalahkan, Anies: Demokrasi Memberi Ruang untuk Penilaian Rakyat

PASUNDAN EKSPRES - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan ketidaksenangannya karena merasa dikambinghitamkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Heru meminta agar dirinya tidak disalahkan atas kinerja pemerintahan sebelumnya. Sebagai tanggapan, Anies menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja Pemprov DKI adalah hak rakyat.

"Rakyat yang akan menilai kinerja Pemprov. Mereka yang akan memutuskan apakah setuju atau tidak dengan apa yang telah dilakukan," ujar Anies di kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

BACA JUGA: Para Jemaah Haji, Ini Hal yang Dilarang saat Berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Anies menekankan bahwa tujuannya adalah memastikan warga Jakarta memiliki kesempatan yang sama dan merasakan manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Fokusnya, menurut Anies, adalah pada kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Kami menginginkan Jakarta yang adil dengan kesempatan yang setara bagi semua warga. Fokus kami adalah pada rakyat, masyarakat Jakarta," ungkap Anies.

BACA JUGA: BNI Berikan Solusi bagi Pelaku Usaha Percepat Pembiayaan Rantai Pasok Lewat BNIdirect Supply Chain

Lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran penting untuk menilai kinerja pemerintah.

"Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai. Jadi biarkan mereka yang menilai," katanya.

Sebelumnya, dalam kampanye menjelang Pilkada Jakarta, Anies berbicara tentang mengembalikan manfaat yang terpotong di hadapan para pendukungnya. Pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan dari Heru Budi Hartono.

Heru menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai Pj Gubernur pada Oktober 2022, saat APBD 2022 sudah berjalan dan APBD 2023 sudah disusun. "Saya masuk Oktober 2022, APBD 2022 sudah berjalan dan APBD 2023 sudah disusun," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024) malam.