Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Revisi Kebijakan, Pemerintah Lepas Pembatasan Barang Bawaan TKI

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|14:22 WIB
Bagikan:
Revisi Kebijakan,  Pemerintah Lepas Pembatasan Barang Bawaan TKI
Revisi Kebijakan, Pemerintah Lepas Pembatasan Barang Bawaan TKI

PASUNDAN EKSPRES - Pemerintah telah mengambil langkah untuk menghapus pembatasan jumlah dan jenis barang yang bisa dibawa oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri setelah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pada gilirannya, aturan tersebut digantikan oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024, yang tidak lagi membatasi barang bawaan dari luar negeri khusus untuk TKI.

Khusus untuk TKI, pembatasan tersebut terbatas pada pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga senilai US$1.500 atau sekitar Rp24,3 juta per tahun. "Jadi, pembatasan barang-barang PMI hanya berlaku pada pembebasan pajaknya, yaitu US$1.500. PMI tidak lagi dibatasi dalam membawa jumlah dan jenis barang, yang penting adalah nilainya. Nah, hal ini tidak lagi diatur dalam Permendag," ungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Keputusan tersebut dihasilkan dari rapat koordinasi terbatas yang diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Perdagangan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag 03 Tahun 2024. Namun, aturan yang lebih ketat ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satu ketentuannya yang menuai protes adalah larangan membawa alas kaki lebih dari dua pasang per orang, serta pembatasan pampers dan pembalut hingga lima buah atau lembar per orang.

Meskipun demikian, Zulhas memutuskan untuk membatalkan rencana revisi atas aturan baru tersebut. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, sambil tetap melindungi perdagangan domestik. "Saat ini pemerintah memberikan kelonggaran. Kalau dulu, berapapun yang dibeli harus membayar pajak, tapi sekarang diberikan bonus berupa pembebasan pajak untuk dua pasang alas kaki, sepatu, handphone, dan tas. Namun, jika pembelian dalam jumlah besar, tetap harus membayar pajak," tegasnya.

Hal tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang keputusan pemerintah terkait pembatasan barang bawaan TKI dari luar negeri. Dengan mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan menggantinya dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah telah menghapus pembatasan tersebut, kecuali untuk pembebasan bea masuk dan PPN hingga US$1.500 per tahun.

Keputusan ini disambut dengan protes dari beberapa pihak terutama terkait larangan membawa barang tertentu dalam jumlah tertentu. Meskipun begitu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk tidak merevisi kembali aturan yang ada. Menurutnya, aturan saat ini memberikan kelonggaran bagi masyarakat sambil tetap menjaga perdagangan domestik.

Kontroversi ini menyorot pentingnya kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan TKI namun juga mempertimbangkan implikasi ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara mempermudah mobilitas TKI dan melindungi kepentingan dalam negeri.

Berita Terbaru

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional7 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang8 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta13 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang14 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang16 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional17 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta18 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional19 menit lalu
Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Nasional27 menit lalu
Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Purwakarta32 menit lalu