PASUNDAN EKSPRES- Kasus terungkapnya harta kekayaan Dirjen Bea Cukai, Askolani, senilai Rp51,8 miliar telah menjadi sorotan hangat dalam ruang publik.
Laporan harta kekayaan yang disampaikan pada bulan Desember 2022 menggugah perhatian netizen dan masyarakat luas, menimbulkan harapan untuk keterbukaan dan transparansi yang lebih besar.
Serta menimbulkan tuntutan bagi lembaga antikorupsi untuk mengawasi dengan cermat harta kekayaan para pemimpin di Bea Cukai.
Di tengah kritik yang kerap menghampiri kinerja Bea Cukai, terutama terkait dengan kebijakan denda pajak yang dianggap memberatkan, ditemukanlah fakta mengejutkan mengenai harta kekayaan Askolani.
Harta tersebut berasal dari beragam sumber, mencakup tanah dan bangunan di Bogor dan Jakarta, transportasi, mesin, surat berharga, serta harta bergerak lainnya.
Namun, sorotan terbesar jatuh pada kepemilikan tanah dan bangunan, dengan nilai terbesar yang berlokasi di Jakarta dan Bogor.
Penting untuk mencatat bahwa selain kekayaan yang terungkap, juga disebutkan bahwa Askolani memiliki hutang senilai Rp390.900.300.
Ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap harta kekayaan tidak hanya tentang nilai nominalnya, tetapi juga memperhatikan kewajiban finansial yang dimiliki oleh pemegang kekayaan.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat berhak mengetahui dan memahami asal-usul serta jumlah kekayaan yang dimiliki oleh para pemimpin institusi publik, seperti Bea Cukai.
Ini adalah langkah krusial dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas dalam pelayanan publik.
Namun, tantangan transparansi bukanlah hal yang mudah. Dalam menjaga keterbukaan harta kekayaan para pemimpin, diperlukan upaya konkret, termasuk penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan budaya akuntabilitas yang kuat.
Lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kekayaan para pejabat negara diperoleh secara sah dan transparan.
Kita perlu memperhatikan bahwa dalam proses mencapai transparansi yang lebih baik, juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa.
Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas institusi publik.
Dalam menghadapi kompleksitas masalah ini, langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat diperlukan.
Hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa harta kekayaan publik benar-benar menjadi aset yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat integritas institusi negara.
