PASUNDAN EKSPRES- PP Muhammadiyah baru-baru ini menerima tawaran menarik dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang sebelumnya merupakan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).
Tawaran ini disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang berlangsung pada 13 Juli 2024.
Berita ini langsung mengundang berbagai respons dari netizen, yang terlihat terbagi antara mendukung dan menolak.
Beberapa netizen memberikan dukungan penuh terhadap langkah Muhammadiyah, seperti @user-ru3gt2vn3u yang mengatakan, "Sangat setuju Muhammadiyah mengelola tambang, karena Muhammadiyah sudah terbukti untuk kemaslahatan umat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata."
Di sisi lain, ada juga yang mengsuport keputusan ini. @bantacrisbiyantoro698 berkomentar, "Saatnya swasalta berbicara. Ayo NU, Muhammadiyah... BUMN sudah terbukti jadi sarang korupsi dan sumber terbesar utang luar negeri. Padahal mereka netek pajak rakyat juga."
Ada pula yang menyoroti perubahan arah Muhammadiyah dari pendidikan umat ke sektor tambang. @kaptenhiu5623 menulis, "Muhammadiyah dulu: mendidik umat biar pinter, Muhammadiyah now: nambang biar kaya."
Meski begitu, banyak yang berharap agar segala keputusan ini membawa kebaikan bagi negara. Seperti yang disampaikan salah satu netizen, "Mari kita bersama-sama doa kan agar negara kita bisa sejahtera ke depannya."
Bagaimana pun, langkah ini tentunya akan terus menjadi perhatian publik seiring perkembangan ke depannya.
