SUBANG-Komisi IV DPRD Subang menyampaikan kritik tajam terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, khususnya terkait pasien pengguna Surat Keterangan Miskin (SKM).
Ketua Komisi IV DPRD Subang, Zainal Mufid, menyoroti rumitnya prosedur pelayanan yang dianggap tidak ramah bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Zainal, prosedur administratif di RSUD Ciereng kerap menjadi keluhan masyarakat, mulai dari proses pendaftaran hingga kepulangan pasien.
“Prosedur bagi pasien pengguna SKM terlalu berbelit-belit. Mereka yang datang untuk berobat justru dihadapkan pada birokrasi panjang dan menyulitkan saat kepulangan,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa lambatnya pelayanan dan kurangnya responsivitas mencerminkan ketidaksiapan rumah sakit dalam memberikan layanan yang inklusif.
“Pelayanan yang lambat ini sangat mengecewakan. RSUD Ciereng sebagai rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi pelopor pelayanan yang adil dan manusiawi bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat kecil,” tegas Zainal.
Zainal meminta manajemen RSUD untuk segera melakukan perbaikan, baik dalam hal prosedur administratif maupun pelayanan medis.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak rumah sakit dan pemerintah daerah untuk memastikan hak pasien miskin terlindungi.
“Kami mendesak adanya pembenahan yang konkret dan segera. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru merasa diabaikan,” tambahnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya kesulitan melakukan koordinasi dengan manajemen RSUD Ciereng. Dirut RSUD disebut sulit dihubungi dan kurang bersinergi dengan DPRD Subang.
Hal ini, menurutnya, semakin memperparah situasi dan menghambat langkah perbaikan yang seharusnya dilakukan bersama.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak RSUD Ciereng belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan oleh DPRD Subang. (cdp)
