JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan 126 kepala daerah yang merupakan kader partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Perintah tersebut dikeluarkan menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Selain melarang kehadiran dalam acara tersebut, Megawati juga meminta para kepala daerah dari PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi surat resmi DPP PDIP yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Surat tersebut bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Selain melarang kehadiran dalam acara retret, Megawati juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan lebih lanjut terkait situasi politik nasional.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulis surat tersebut.
Konfirmasi dari Kader PDIP
Politisi PDIP Guntur Romli membenarkan adanya surat perintah tersebut. Ia berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum.
"Iya, betul surat itu," ujar Guntur Romli saat dikonfirmasi.
Berdasarkan penelusuran, terdapat total 126 kepala daerah dari PDIP yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati.
Beberapa nama di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang baru saja dilantik.
Selain itu, ada juga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, yang merupakan mantan anggota DPR RI, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, yang baru saja memenangkan periode kedua mereka.
Keputusan Megawati ini dinilai sebagai respons strategis atas dinamika politik yang sedang berkembang, terutama setelah penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara retret terkait pembatalan kehadiran para kepala daerah dari PDIP. (Disway/idr)
