Bahas Perda Disabilitas di DPRD Subang Diwarnai Aksi Walkout

Bahas Perda Disabilitas di DPRD Subang Diwarnai Aksi Walkout

Ketua Fraksi NasDem DPRD Subang, Hafil Gaputra Sanjaya saat meninggalan ruang rapat paripurna. CINDY DESITA PUTRI/PASUNDAN EKSPRES.

SUBANG-Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang mendadak memanas pada Rabu (26/6/25), saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Fraksi Partai NasDem secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap substansi raperda dan memilih melakukan aksi walkout dari ruang sidang.

Ketua Fraksi NasDem, Hafil Gaputra Sanjaya menegaskan, pihaknya menolak raperda tersebut karena tidak mengakomodasi usulan krusial dari Fraksi NasDem, yakni pemberian insentif bulanan bagi penyandang disabilitas.

“Walaupun ini merupakan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat, kami dari Fraksi NasDem menyatakan tidak setuju,” kata Hafil dalam pernyataan sikapnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

BACA JUGA: Warga Pantura Edarkan 946 Butir Obat Terlarang, Pemasok jadi DPO Polisi

Menurut Hafil, usulan insentif bulanan merupakan langkah konkret untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. 

Ketidakhadiran poin tersebut dalam raperda dinilainya sebagai bentuk abainya pemerintah daerah terhadap kelompok rentan.

“Jika usulan insentif ini tidak dimasukkan, maka kami menilai Pemerintah Kabupaten Subang tidak hadir secara nyata dan riil dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” tegasnya.

Sebagai bentuk protes atas hal tersebut, Fraksi NasDem kemudian menyatakan walkout dari sidang. Seluruh anggota fraksi, termasuk Wakil Ketua III DPRD Subang, Udaya Romantir, turut meninggalkan ruang rapat.

BACA JUGA: Tragedi Kemanusiaan di Palestina, Bang Onim Serukan Empati dan Aksi Nyata

Langkah Fraksi NasDem ini menjadi sorotan dalam dinamika politik di Subang, sekaligus membuka diskusi publik soal komitmen pemerintah daerah terhadap isu-isu inklusi sosial dan perlindungan kelompok marjinal.

Rapat paripurna sendiri tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran Fraksi NasDem, dan belum diketahui apakah usulan insentif tersebut akan dibahas kembali dalam sidang berikutnya. (cdp)

 


Berita Terkini