KOTA BANDUNG-Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., berkunjung ke Kantor Satgas Anti-Rentenir Kota Bandung, di Jln. Gurame, Bandung, belum lama ini.

Dalam kunjungan itu Tedy Rusmawan disambut Ketua Umum Satgas Anti-Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman dan Ketua Satgas Anti-Rentenir Kota Bandung Saji Sonjaya.

Tedy Rusmawan mengungkapkan, dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat dirinya selalu menemui warga yang meminta tolong untuk dibebaskan dari masalah rentenir dan pinjaman online (pinjol).

“Baik saat Subling (Salat Subuh Keliling) dan Jumling (Salat Jumat Keliling), di lapangan masyarakat jadi korban, terutama di kawasan miskin," kata Tedy Rusmawan melalui rilisnya, Selasa (23/1). 

Dari data OJK, sambungnya, warga Jabar pinjam ke pinjol sampai Rp1,3 triliun. Dari angka itu kemungkinan besar ada Rp1,3 triliun sendiri di Kota Bandung. 

"Saya rasa Satgas Anti Rentenir ini bisa sangat membantu Pemkot Bandung. Satgas ini harus terus diperkuat supaya warga tidak terbebani hidupnya,” ujarnya.

Untuk meningkatkan layanan kepada publik, Tedy Rusmawan berharap warga aktif dan memilih alternatif pembiayaan dari koperasi. Para pengurus koperasi akan ikut membantu pendampingan pembiayaan, termasuk kebutuhan konsultasi peningkatan usaha.

“Saya berharap ke depan ada dukungan lebih kuat lagi secara regulasi maupun implementasi dari Pemerintah Kota Bandung sehingga masyarakat mendapat pelayanan semakin optimal,” ucapnya.

Sementara itu Saji Sonjaya menjelaskan, sepanjang 2023 ada sebanyak 2.100 pengaduan warga yang terkena persoalan rentenir dan pinjol.

“Rata-rata mengadu via pengaduan online. Kita data, kita berikan strateginya, kita latih dan kita didik,” kata Saji Sonjaya.

Dirinya menambahkan, kasus pengaduan warga yang terjerat kasus pinjol sempat menurun beberapa masa ke belakang, namun kemudian muncul lagi. 

Disebutkannya, banyak dari warga yang memilih pinjaman ke rentenir dan pinjol untuk kebutuhan permodalan usaha serta kebutuhan sehari-hari.

“Latar belakang dari para peminjam itu sekitar 40 persen untuk modal usaha. Warga yang mengadu lalu kita alihkan ke koperasi-koperasi di Kota Bandung,” ujarnya.

Saji juga meminta warga untuk berhati-hati dengan rentenir yang mengatasnamakan koperasi. Modusnya menyasar warga dengan berbagai kemudahan di awal dengan memberikan pinjaman meski bukan anggota.

“Kita sudah pernah menemukan dan sidak dua kali jenis ini dan kita laporkan ke Dinas KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah),” ucap Saji.

Senada, Ketua Umum Satgas Anti-Rentenir Kota Bandung yang juga Kepala Dinas KUKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman menjelaskan tentang tugas Satgas Anti Rentenir.

Di antaranya, kata dia, penanganan dan pencegahan melalui edukasi, atau kalau memungkinkan disediakan alternatif akses keuangan termasuk dari bantuan Baznas Kota Bandung.

“Alhamdulillah semangat kami untuk membantu Satgas Anti-Rentenir yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat didukung juga secara politis oleh Bapak Ketua Dewan," kata Atet.

Sehingga, lanjutnya, eksekutif dan legislatif sudah dalam satu kesepemahaman untuk pengembangan Satgas Anti-Rentenir ini.

"Mudah-mudahan apa yang telah diarahkan Ketua DPRD mendapat dukungan sarana operasional terutama kantor bisa direalisasikan,” ujarnya.(adv/add/ysp)