PASUNDAN EKSPRES - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 menghadapi potensi penundaan karena 14 pemerintah daerah (Pemda) belum mengajukan usulan formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tersebut.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat kekhawatiran bahwa keadaan ini dapat menghambat proses seleksi abdi negara tahun ini.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa beberapa daerah masih belum mengajukan formasi.
"Ada beberapa daerah yang memang belum mengusulkan formasi," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat acara Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, pada Kamis, 14 Maret 2024, seperti yang dikutip dari CBNC Indonesia.
Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Papua yang tidak mengajukan formasi karena sebagian wilayahnya telah masuk program afirmasi, khususnya untuk calon ASN dari Papua.
"Sebagian daerahnya telah kami afirmasi untuk ada program afirmasi khusus di beberapa kabupaten kota," ujarnya.
Wilayah lain yang belum mengajukan formasi antara lain Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bone Bolango, Gowa, Sinjai, Soppeng, dan Barru.
Selain itu, terdapat Merauke, Puncak Jaya, Boven Digul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Anas menyatakan bahwa pihak terkait akan mengambil langkah untuk meminta daerah-daerah tersebut segera mengajukan formasi yang dibutuhkan.
Ia menekankan pentingnya agar program pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer tidak terganggu oleh keterlambatan ini.
Sebelumnya, pelaksanaan seleksi CASN 2024 direncanakan dimulai pada bulan Maret.
Pemerintah pusat meminta Pemda untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan sebelum memulai tes tersebut.
Seleksi ini dianggap sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintah membuka 2,3 juta formasi untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jalur CPNS akan diprioritaskan untuk para lulusan baru, sementara formasi PPPK akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, dengan jumlah formasi mencapai 1,6 juta.
Diharapkan 14 Pemda segera mengambil langkah untuk mengajukan formasi agar proses seleksi CPNS 2024 tidak terganggu.
Keterlambatan ini mempengaruhi rencana pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer.
(hil/hil)
