SUBANG-Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brakataktak menggelar aksi demontrasi di depan kantor Dinas Pertanian Subang hari ini, (12/8). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, agar lebih transparan dalam pengelolaan data terkait program Upland.

Sekertaris Jendral LSM Brakataktak Pratomo menjelaskan, bahwa kebetulan yang intens dalam mengkritisi setiap kegiatan pertama munculnya program upland adalah Koalisi LSM Brakataktak. 

"Sampai saat ini menginjak tahun terakhir kami meminta kejelasan implementasi program upland senilai 75 miliar dari tahun pertama, kedua, dan ketiga tahun ini. Kami sudah melakukan laporan pengaduan yang sudah ditangani aparat penegak hukum (APH) sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya," ungkapnya kepada Pasundan Ekspres. 

Maka dari itu menurutnya LSM Brakataktak menginisiasi pada Dinas Pertanian untuk meminta data dari awal sampai akhir.

"Karena publik saat ini tidak mengetahui yang katanya kelompoknya itu berapa puluh tidak ada kejelasan, jelas-jelas ini merusak tata kelola anggaran dan tata kelola bentuk keuangan di sini," ucapnya. 

Selanjutnya, dia meminta data itu dari mulai tahun pertama kemana saja dan apa saja yang digarap, karena menurutnya ini adalah dana APBD, dengan skema dana talang dulu baru direimburse oleh dana pusat. 

Kemudian Pratomo menegaskan bahwa satu sen pun uang negara harus dipertanggung jawabkan.

"Sebetulnya kami sudah percaya terhadap aparat penegakan hukum, tapi sampai saat ini tidak penyelesaian malah audit irda sudah dua kali dalam tiga tahun empat tahun upland ini sudah muncul tetapi tidak ada penyelesaian sama sekali," ujarnya. 

Selanjutnya Sekertaris Dinas Pertanian Dani menyampaikan akan menyiapkan audiensi dengan manager upland. 

"Mereka meminta reschedule besok untuk bisa menghadirkan manager upland, kebetulan hari ini audiensi manager upland tidak bisa bertemu dikarenakan sakit," ungkapnya. 

Dia mengatakan, akan transparan dengan data selama ini, namun dia terus terang mengaku tidak mengetahui data-data sebelumnya, sedangkan untuk tahun berikutnya, dia mengaku akan transparan.

"Karena mungkin pengawasan juga masyarakat ikut mengawasi dan kita bersama-sama mengawasi. Mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai yang diharapkan," pungkasnya.(znl)