PASUNDAN EKSPRES- Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pekerja dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Presiden Joko Widodo mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3% untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, mengingat gaji yang sudah kecil harus dipotong lagi.

Namun, mari kita telaah lebih lanjut mengenai apa itu Tapera dan tujuan dari kebijakan ini.

Apa itu Tapera?

Tapera merupakan singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat, sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau belum memiliki rumah sendiri.

Dengan adanya Tapera, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

Siapa Saja yang Wajib Membayar Iuran Tapera?

Kewajiban membayar iuran Tapera tidak hanya berlaku bagi pekerja swasta, tetapi juga meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan.

Berikut adalah kelompok yang wajib membayar iuran Tapera:

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

2. ASN (Aparatur Sipil Negara)

3. Pejabat Pemerintah

4. Nelayan

5. Freelancer

Intinya, selama seseorang menerima penghasilan atau gaji, mereka wajib membayar iuran Tapera sebesar 3%.

Untuk pekerja swasta, pemotongan gaji sebesar 2,5% dilakukan oleh perusahaan, sementara 0,5% sisanya akan dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri.

Dasar Hukum Kebijakan Tapera

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Regulasi ini menjelaskan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana Tapera, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasinya.

Meskipun tujuan dari kebijakan Tapera ini mulia, tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani.

Banyak yang berpendapat bahwa pemotongan gaji sebesar 3% cukup signifikan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki penghasilan terbatas.

Namun, ada juga yang mendukung langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah perumahan.