News

Jokowi Diisukan Jadi Ketum Partai Golkar, Jusuf Kalla: Tak Penuhi Syarat

Jokowi Diisukan Jadi Ketum Partai Golkar, Jusuf Kalla: Tak Penuhi Syarat
Jusuf Kalla buka suara soal isu Jokowi akan menjadi Ketum Partai Golkar. (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Jusuf Kalla buka suara soal isu Jokowi akan menjadi Ketum Partai Golkar.

Mantan Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak dan tidak memenuhi syarat," ucap Jusuf Kalla di kediaman pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, syarat untuk menjadi Ketum Partai Golkar adalah pernah menjadi pengurus Golkar selama lima tahun sesuai dengan AD/ART partai.

"Kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar, karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," jelasnya.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengaku tidak setuju jika Munas (Musyawarah Nasional) Golkar digelar lebih cepat dan menegaskan bahwa Munas Golkar akan digelar pada Desember 2024 mendatang.

"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi," tuturnya.

Sebelumnya, beredar isu nama Jokowi serta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan Presiden Jokowi masih fokus menyelesaikan pekerjaannya hingga saat ini sampai masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol pun," ucap Ari dalam keterangannya, Selasa (19/3).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa isu atau wacana yang beredar merupakan urusan internal partai.

"Apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di Partai Golkar merupakan urusan internal Partai Golkar," katanya. (inm)

Berita Terkait