SUBANG–Sebanyak 128 kecamatan di Jawa Barat masih belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
Fakta ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Andhika Surya Gumilar, saat menggelar kegiatan Reses I di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Subang, pada Selasa (12/11).
Andhika menegaskan, pendidikan menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi di Jawa Barat, terutama terkait akses bagi masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan menengah secara merata.
"Ketika pertama kali saya dilantik, saya dihadapkan dengan berbagai masalah besar di Jawa Barat. Kebetulan saya berada di Komisi V yang menangani bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, dan olahraga," jelasnya.
Dalam kunjungannya, Andhika memaparkan meskipun Jawa Barat merupakan salah satu provinsi maju di Indonesia, kondisi pendidikan di sejumlah kecamatan masih jauh dari ideal.
“Salah satu permasalahan yang kami temukan adalah masih adanya 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar, bukan hanya bagi kami di legislatif, tetapi juga bagi eksekutif,” ujarnya.
Andhika menilai, keberadaan SMA atau SMK Negeri di setiap kecamatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kurangnya fasilitas pendidikan menengah, menurutnya, dapat menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Dalam menangani masalah pendidikan ini, Andhika menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia mengatakan, masalah pendidikan di Jawa Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara berbagai level pemerintahan.
"Sejak awal kami sudah menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah ini. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama," tegas Andhika.
Dengan adanya kolaborasi yang baik, Andhika optimistis bahwa akses pendidikan di Jawa Barat bisa semakin merata dan setiap kecamatan dapat memiliki SMA atau SMK Negeri dalam waktu dekat.
Menurutnya, selain membangun sekolah baru, kolaborasi ini juga diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan dana pendidikan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang layak di setiap kecamatan.
Sebagai anggota Komisi V yang menangani kesejahteraan rakyat, Andhika menegaskan pihaknya akan terus mengawal upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan di Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat, kata Andhika, akan memastikan aspirasi masyarakat terkait akses pendidikan mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas dalam perencanaan program di tahun-tahun mendatang.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas. Pendidikan berkualitas dan merata merupakan hak semua warga, dan kami akan terus mengupayakan akses yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.(hdi/ysp)
