Fiqih Siyasah, Pilkada dan Masa Depan Purwakarta
Masyarakat menginginkan pemimpin daerah yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, serta memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat hidup masyarakat lebih sejahtera, makmur secara ekonomi, politik, dan sosial serta bisa menjalankan keyakinannya masing-masing dengan baik.
Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin daerah Purwakarta untuk lima tahun kedepan harus pemimpin yang amanah, sabar, dan tawakal, serta berjuang keras untuk bekerja setiap saat demi kemaslahatan masyarakat Purwakarta tanpa harus membedakan bedakan dari mana mereka berasal serta memiliki integritas dan kredibilitas yang baik.
Pemimpin Purwakarta ke depan harus memiliki visi dan misi yang jelas demi terciptanya peradaban berbasis akhlak mulia sehingga mampu memberikan dialektika pencerahan kepada masyarakat dan amanah serta tidak menjadikan anggaran pendapatan belanjar daerah sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.
Amanah seorang pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawabanya di hadapan Tuhan. Masyarakat memahami bahwa demokrasi adalah salah satu instrumen yang penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kepemimpinan politik.
Sehingga, harus dibuat sistem politik yang demokratis untuk terciptanya kepemimpinan yang merakyat dan melayani, bukan ingin dilayani serta memiliki komitmen moral tinggi supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepenting publik.
Jabatan dan kekuasaan bukanlah salah satu kursi kepemimpinan untuk hidup bermewah-mewahan dengan berbagai fasilitas, yang mana fasilitasnya bersumber dari pajak masyarakat.
Masyarakat memberikan fasilitas itu kepada pemimpin sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang baik, begitu besar harapan masyarakat kepada seorang pemimpinnya.
Di akhir acara seminar ini, ada pernyataan komitmen bersama para bakal calon pemimpin daerah purwakarta 2024. Butir-butir komitmennya adalah bahwa akan melaksanakan proses pemilihan kepala daerah dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedamaian serta tidak melakukan politik uang dengan berbagai bentuk apapun.
Kemudian, akan bertekad untuk memajukan pembangunan purwakarta di berbagai aspek, akan bertekad untuk menjadikan agama sebagai landasan kebijakan pembangunan, akan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi dan good governance, akan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel yang sejati.
Selanjutnya, akan bertekad memprioritaskan pembangunan aspek keagamaan, khususnya fasilitas keagamaan dan pemberdayaan umat melalui organisasi-organisasi Islam dan pendidikan keagamaan. Pernyataan komitmen bersama ini langsung ditandatangani oleh bakal calon bupati yang hadir.
Semoga Purwakarta mampu menghasilkan pemimpin yang berjiwa negarawan dan elit secara moral serta pemimpin yang bisa menjadi teladan. Pemimpin yang bisa menghadirkan rasa keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat Purwakarta.(*)
Oleh: Muhammad Awod Faraz Bajri
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin/Dosen Sosiologi Agama
