PASUNDAN EKSPRES- Belakangan ini beredar informasi bahwa beberapa SPBU melarang motor Suzuki Thunder untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite.

Alasan yang beredar adalah karena motor ini sering disalahgunakan oleh para penimbun bensin.

Tindakan ini didasarkan pada beberapa kasus sebelumnya di mana penimbun bensin menggunakan Suzuki Thunder karena kapasitas tangki bahan bakarnya yang cukup besar, mencapai 15 liter dalam sekali isi penuh.

Kasus penimbunan bensin dengan menggunakan motor Suzuki Thunder memang bukanlah hal yang baru.

Dengan kapasitas tangki yang besar, motor ini sering menjadi pilihan para penimbun untuk menyimpan bahan bakar lebih banyak.

Praktik ini jelas merugikan, terutama di saat terjadi kelangkaan bahan bakar. Oleh karena itu, beberapa SPBU mengambil langkah tegas dengan melarang motor ini untuk mengisi Pertalite.

Namun, kabar ini dibantah oleh pihak Pertamina. Menurut Pertamina, larangan tersebut tidak berlaku untuk semua motor Suzuki Thunder, melainkan hanya bagi motor-motor yang sudah dimodifikasi tangki bensinnya.

Modifikasi ini biasanya dilakukan untuk memperbesar kapasitas tangki, yang tentu saja tidak sesuai dengan standar keamanan dan peraturan yang ada.

Pertamina menjelaskan bahwa larangan mengisi Pertalite di SPBU berlaku untuk semua jenis motor yang telah dimodifikasi tangki bensinnya, bukan hanya Suzuki Thunder.

Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar dan memastikan distribusi yang adil bagi semua pengguna.

Langkah yang diambil oleh Pertamina ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan pada aturan yang ada, terutama dalam penggunaan dan distribusi bahan bakar.

Modifikasi tangki bensin tidak hanya berpotensi merugikan pengguna lain tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri.

Sebagai pengguna, sangat penting untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak berwenang.

Hal ini tidak hanya demi keselamatan pribadi tetapi juga demi kebaikan bersama.

Dengan mematuhi aturan, kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas seperti bahan bakar.