PASUNDAN EKSPRES - Timnas Korea Selatan menghadapi ancaman tidak bisa berlaga di Piala Dunia 2026 menyusul adanya campur tangan pemerintah dalam urusan internal Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Berdasarkan laporan Korea Times, Kementerian Olahraga Korea Selatan menuntut KFA untuk mengambil tindakan terhadap Presiden KFA, Chung Mong Gyu, yang dianggap melakukan sejumlah pelanggaran.
Dalam audit yang dilakukan oleh Kementerian Olahraga pada 29 Juli lalu, Chung Mong Gyu diklaim telah melakukan sejumlah praktik ilegal, terutama terkait penunjukan pelatih Jurgen Klinsmann dan Hong Myung Bo untuk timnas Korea Selatan, serta proyek Pusat Sepak Bola Nasional. Inspektur Jenderal Kementerian Olahraga Korea, Choi Hyun Joon, mengonfirmasi adanya 27 pelanggaran terkait bisnis ilegal dan tindakan yang dianggap tidak pantas. Hal ini memicu Kementerian Olahraga untuk mendesak KFA agar melakukan tindakan disipliner.
“Kami menuntut tindakan disipliner terhadap Presiden KFA Chung Mong Gyu serta pejabat lain yang terkait, dengan alasan tanggung jawab atas penunjukan pelatih timnas yang dianggap tidak pantas dan manajemen organisasi yang buruk," ungkap Choi dalam konferensi pers di Seoul, 6 November lalu.
Kementerian Olahraga juga menyarankan KFA untuk mempertimbangkan pemilihan ulang pelatih timnas, terutama terkait dengan pengangkatan Hong Myung Bo. Menurut Choi, investigasi ini dilakukan untuk menanggapi kekecewaan masyarakat atas kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen pelatih timnas Korea Selatan.
Sementara itu, FIFA telah memperingatkan KFA terkait kemungkinan sanksi yang akan dikenakan jika KFA dianggap melanggar aturan independensi organisasi, yang mana seharusnya bebas dari campur tangan pemerintah. Jika KFA mengikuti tekanan pemerintah untuk menghukum Chung Mong Gyu, FIFA kemungkinan besar akan memberikan sanksi yang bisa melarang Korea Selatan dari seluruh kompetisi internasional di bawah naungan FIFA, termasuk Piala Dunia.
Korea Selatan saat ini memimpin Grup B di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 10 poin, unggul tiga poin dari pesaing terdekat mereka, Yordania dan Irak. Namun, intervensi pemerintah ini bisa merusak peluang besar mereka untuk tampil di Piala Dunia.
Choi menegaskan bahwa pemerintah menghormati statuta FIFA dan tidak merasa telah melanggar kebijakan FIFA. "Kami meluncurkan penyelidikan ini untuk memastikan tata kelola yang baik di KFA," tutupnya.
