Kredit Rumah Kini Makin Mudah, Menteri PKP Luncurkan Program Pembiayaan Mikro

SUBANG-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan meluncurkan Program Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir di Lembur Pakuan pada Selasa malam (22/7/2025).

Program tersebut digagas bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dalam kesempatan itu juga dilakukan simbolis penyerahan kunci rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

BACA JUGA: Laska Hotel & Resort Promo Ciater Weekend Escape bagi Keluarga

Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar Sirait secara tegas menyatakan, program ini dirancang untuk memberantas praktik pinjaman ilegal atau yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai “Bank Emok.”

“Selama ini masyarakat memilih meminjam dari rentenir karena prosesnya cepat, tapi bunganya bisa mencapai 30 persen per bulan. Negara harus hadir dan menciptakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Maruarar.

Dia menyebut, program Pembiayaan Mikro Perumahan ini menjadi alternatif formal bagi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan. 

Skema ini menawarkan cicilan ringan dan proses mudah, dengan target utama pembangunan rumah di atas tanah milik keluarga, yang banyak ditemukan di kawasan pedesaan.

BACA JUGA: Petani Darmaga di Subang Bergerak Lawan Wereng, Demi Swasembada Pangan

“Dengan tidak perlu pembebasan tanah, biaya bisa ditekan, cicilan jadi lebih ringan, dan masyarakat tetap tinggal di desanya sendiri,” jelas pria yang akrab disapa Bang Ara.

Program ini, kata Bang Ara, merupakan hasil sinergi antara Kementerian PKP, SMF, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Subang. Mereka bersama-sama mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan bagi MBR.

Bang Ara, sapaan Maruarat Sirait menegaskan, sinergi antar-lembaga harus terus diperkuat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. 

Ia juga meminta seluruh pihak untuk terus berinovasi dalam model pembiayaan, tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, tapi juga renovasi rumah dan pengembangan kawasan berbasis komunitas.

“Ini bukan hanya soal angka, ini soal keberpihakan pada rakyat. Semua lembaga harus menjadi bagian dari solusi,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan yang sama menyoroti fenomena memprihatinkan terkait praktik pinjaman ilegal yang populer di masyarakat dengan sebutan “Bank Emok”. 

Menurutnya, sistem ini menciptakan lingkaran utang yang menjerat banyak warga kecil.

“Kalau di Bank Emok pinjam Rp1 juta, yang diterima cuma Rp900 ribu. Rp100 ribunya dipotong untuk bunga atau administrasi. Besoknya warga sudah harus mulai nyicil, dengan bunga 10 sampai 20 persen. Kalau kepepet, bisa lebih,” ungkapnya.