PASUNDAN EKSPRES – Dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini, Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas penanganan gangguan di Pusat Data Nasional. Rapat ini dihadiri oleh berbagai anggota komisi yang mengajukan pertanyaan kritis mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi serangan siber yang merugikan sejumlah instansi pemerintah.
Seorang anggota Komisi I DPR RI, dengan nada tegas, mempertanyakan kemajuan dalam forensik digital yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi pelaku serangan siber. "Saya ingin tahu sampai di mana forensik digital yang dilakukan dan apakah pelakunya sudah diketahui," tanya anggota tersebut. Dia menyoroti bahwa tingkat keberhasilan perbaikan data yang terkunci oleh peretas sangat rendah, bahkan kurang dari 2%.
Menanggapi hal ini, Menkominfo menjelaskan bahwa para peretas telah mengunci kode akses data dan meminta tebusan. "Kita diminta untuk menebus, namun hal ini tentu tidak mungkin," ungkap Menkominfo. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh infrastruktur digital nasional dan pentingnya tindakan cepat serta tepat untuk mengatasinya.
Strategi Penanganan Serangan Siber
Diskusi kemudian beralih kepada strategi yang telah disusun oleh pemerintah untuk menangani serangan siber ini dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan. Anggota Komisi I mempertanyakan kesiapan dan kecukupan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah untuk melindungi seluruh lembaga negara dari ancaman serangan siber. "Saya ingin tahu secara jelas apakah SDM yang Bapak miliki cukup untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara, khususnya terkait masalah ini," ujarnya.
Kepala BSSN menanggapi dengan menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM di bidang keamanan siber. Dia juga menegaskan perlunya dukungan tambahan untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.
Anggota DPR juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menangani ancaman siber yang semakin kompleks. Salah satu anggota Komisi I menyarankan agar ada koordinasi yang lebih erat dengan badan-badan internasional seperti FBI, yang memiliki teknologi dan sumber daya lebih maju dalam menangani serangan siber. "Kerjasama dengan FBI dan badan internasional lainnya perlu diperkuat untuk mengakses teknologi pengamanan terbaru," katanya.
Menkominfo juga ditanyai tentang sejauh mana hubungan kerja dengan vendor lokal seperti Telkom dan Lintasarta dalam menyediakan data backup yang dapat diandalkan. "Kita perlu memastikan bahwa sistem backup data berjalan dengan baik untuk mengantisipasi serangan di masa depan," tambahnya.
Serangan Siber dan Tantangan Pemulihan Data
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa serangan siber telah menyebabkan kerusakan signifikan pada data di Pusat Data Nasional. Menkominfo mengakui bahwa data yang telah diretas sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. "Data yang sudah dienkripsi oleh peretas sulit untuk dikembalikan ke kondisi semula," jelasnya. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa sejumlah data penting milik instansi pemerintah mungkin telah hilang secara permanen.
Menanggapi hal ini, beberapa anggota Komisi I mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan sistem backup data yang lebih kuat dan terdesentralisasi. "Sistem backup lokal dan terpusat harus berfungsi dengan baik untuk mencegah kehilangan data yang lebih besar di masa depan," tegas salah satu anggota.
Anggota Komisi I juga menyoroti perlunya reformasi dalam organisasi dan penambahan tenaga ahli di bidang keamanan siber. "Jika sumber daya manusia yang ada tidak cukup, segera lakukan reformasi dan rekrut tenaga ahli yang kompeten dari luar," usul salah satu anggota. Mereka menekankan bahwa perlindungan terhadap data dan informasi nasional adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
Pembentukan Satgas Nasional
Sebagai langkah konkret, beberapa anggota Komisi I mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) nasional yang melibatkan profesional, akademisi, dan pakar keamanan siber dari berbagai lembaga. Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara mandiri untuk menyelidiki insiden serangan siber dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif. "Satgas nasional harus dibentuk untuk menangani krisis keamanan data ini secara menyeluruh," kata seorang anggota DPR.
Upaya Mitigasi dan Penguatan Infrastruktur
Dalam penutupan rapat, Menkominfo dan Kepala BSSN menyatakan komitmen mereka untuk terus meningkatkan upaya mitigasi dan memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional. Mereka juga meminta dukungan dari DPR RI untuk penambahan anggaran dan sumber daya yang diperlukan. "Kami membutuhkan dukungan penuh dari DPR RI untuk memastikan keamanan siber nasional dapat ditingkatkan," ujar Menkominfo.
Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala BSSN menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam melindungi data dan informasi nasional dari ancaman siber. Perlunya peningkatan kapasitas SDM, kerjasama internasional, serta sistem backup data yang kuat menjadi fokus utama diskusi. Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan yang tepat, diharapkan ancaman siber dapat dikelola dengan lebih baik di masa depan.
