Menkominfo Jelaskan Kendala dan Langkah Penanganan Serangan Siber di Pusat Data Nasional

Jumat, 28 Juni 2024, 22:37 WIB

Penulis: Khoirul Ansori|Editor: Khoirul Ansori

PASUNDAN EKSPRES – Dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini, Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas penanganan gangguan di Pusat Data Nasional. Rapat ini dihadiri oleh berbagai anggota komisi yang mengajukan pertanyaan kritis mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi serangan siber yang merugikan sejumlah instansi pemerintah.

Seorang anggota Komisi I DPR RI, dengan nada tegas, mempertanyakan kemajuan dalam forensik digital yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi pelaku serangan siber. "Saya ingin tahu sampai di mana forensik digital yang dilakukan dan apakah pelakunya sudah diketahui," tanya anggota tersebut. Dia menyoroti bahwa tingkat keberhasilan perbaikan data yang terkunci oleh peretas sangat rendah, bahkan kurang dari 2%.

Menanggapi hal ini, Menkominfo menjelaskan bahwa para peretas telah mengunci kode akses data dan meminta tebusan. "Kita diminta untuk menebus, namun hal ini tentu tidak mungkin," ungkap Menkominfo. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh infrastruktur digital nasional dan pentingnya tindakan cepat serta tepat untuk mengatasinya.

Strategi Penanganan Serangan Siber

Diskusi kemudian beralih kepada strategi yang telah disusun oleh pemerintah untuk menangani serangan siber ini dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan. Anggota Komisi I mempertanyakan kesiapan dan kecukupan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah untuk melindungi seluruh lembaga negara dari ancaman serangan siber. "Saya ingin tahu secara jelas apakah SDM yang Bapak miliki cukup untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara, khususnya terkait masalah ini," ujarnya.

Kepala BSSN menanggapi dengan menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM di bidang keamanan siber. Dia juga menegaskan perlunya dukungan tambahan untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.

Anggota DPR juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menangani ancaman siber yang semakin kompleks. Salah satu anggota Komisi I menyarankan agar ada koordinasi yang lebih erat dengan badan-badan internasional seperti FBI, yang memiliki teknologi dan sumber daya lebih maju dalam menangani serangan siber. "Kerjasama dengan FBI dan badan internasional lainnya perlu diperkuat untuk mengakses teknologi pengamanan terbaru," katanya.

Menkominfo juga ditanyai tentang sejauh mana hubungan kerja dengan vendor lokal seperti Telkom dan Lintasarta dalam menyediakan data backup yang dapat diandalkan. "Kita perlu memastikan bahwa sistem backup data berjalan dengan baik untuk mengantisipasi serangan di masa depan," tambahnya.