Dispemdes Subang: Honor RT/RW Dianggarkan di Anggaran Bagi Hasil Pajak
PASUNDANEKSPRES.ID - Tidak seperti ADD yang turun Rp35 miliar, anggaran BHP/BHR malah naik sekitar Rp4 miliar. Untuk honor RT/RW akan dialokasikan di pos anggaran BHP/BHR tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaa. Keuangan Desa (PKD) Dispemdes Subang Wawan Gunawan, Senin (17/1/2026).
Menurutnya, ada perbedaan struktur anggaran antara tahun 2025 dan 2026 ini. Di mana ada pos anggaran yang turun, tapi ada pula yang naik atau bertambah. Seperti BHP/BHR naik signifikan menjadi Rp74 miliar, sebelumnya tahun lalu hanya Rp25 miliar.
Dari anggaran sebesar itu, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan, namun harus melalui musdes untuk kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi desa, sosial kemasyarakatan, honor RT/RW, Kades dan perangkat desa, dan ada pula untuk alokasi kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik.
"Harus Musdes dulu, apa saja pointnya, baru dilaksanakan," katanya kepada Pasundan Ekspres.
Selanjutnya untuk Dana Desa (DD) tahun 2026 ini menurun drastis di angka 88 miliar, di mana desa hanya memperoleh besaran di angka 300 jutaan/desa.
Menurutnya, penurunan anggaran DD disebabkan oleh adanya program KDMP, yang sedang menjadi program unggulan pemerintah pusat.
Dari anggaran 300 jutaan itu, desa sudah diberi plot penggunaannya ada 8 item seperti, stunting, padat karya, BLT, pengembangan ekonomi dan infrastruktur.
"DD di angka 88 miliar, hanya 300 jutaan/desa berkurang karena untuk program KDMP," katanya.
Mengenai Banprov tahun 2026 ini masih diasumsikan sekitar Rp130 jutaan/desa. Namun untuk penggunaannya masih menunggu juknis dari Provinsi Jabar.
"Ada kemungkinan turun, kita belum tahu pastinya, tunggu juknis dari Pemprov," imbuhnya.
Untuk anggaran BKUD tahun ini di kisaran angka Rp 24 miliar, pos anggaranya digunakan untuk Pilkades di 165 des, ada tambahan insentif untuk kades perangkat.
"Yang tidak menggelar pilkades BKUD nya untuk insentif saja," ujarnya.
Anggaran desa lainnya yang berkurang yaitu ADD di angka 199 miliar dialokasikan untuk siltap, sementara untuk BKK/Bandes tahun ini tidak ada.(dan/ded)
