Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pemerintah Menerapkan Kebijakan Baru terkait Kerja ASN Pasca Idul Fitri 2024

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|09:54 WIB
Bagikan:
Pemerintah Menerapkan Kebijakan Baru terkait Kerja ASN Pasca Idul Fitri 2024
Pemerintah Menerapkan Kebijakan Baru terkait Kerja ASN Pasca Idul Fitri 2024. (Sumber Foto Kompas.tv)

PASUNDAN EKSPRES- Pada tanggal 16 dan 17 April 2024, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca perayaan Idul Fitri.

Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk mengelola arus balik para pekerja ASN setelah libur panjang.

Seiring dengan arahan dari Bapak Presiden, pemerintah memutuskan untuk mengkombinasikan tugas kedinasan dari kantor (Work From Office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH) pada hari Selasa, 16 April, dan Rabu, 17 April 2024.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat manajemen arus balik pasca-lebaran, mengingat tingginya antusiasme mudik masyarakat setelah libur panjang.

Menurut Anas, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak diperkenankan melakukan WFH.

Namun, untuk instansi pemerintah yang terkait dengan pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH dapat dilakukan dengan batasan maksimal 50% dari jumlah pegawai.

Penentuan persentase ini akan diatur oleh pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri 2023 sebanyak 6 hari, ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak 4 hari, sehingga total mencapai 10 hari.

Mengingat antusiasme mudik yang luar biasa, penyesuaian dalam kerja ASN menjadi bagian dari manajemen arus mudik yang diperlukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar arus balik pasca-lebaran, sambil tetap memastikan kelancaran pelayanan publik dan efisiensi kerja di berbagai instansi pemerintah.

Dengan demikian, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi efektivitas kerja dan kesejahteraan ASN serta masyarakat secara keseluruhan.

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu